Jabat Kapolda Metro, Korona Watch Harap Irjen Pol Fadil Imran Lapor LHKPN

  • Whatsapp
Fadil Imran Kapolda
Irjen Pol Muhammad Fadil Imran.

Jakarta – Ketua Korupsi Nasional Watch (Korona Watch), Fadli Rumakefing menyampaikan selamat atas dilantiknya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol Nana Sujana yang dimutasi sebagai Koordinator Staf Ahli (Korsahli Kapolri).

Namun ia berharap agar Irjen Pol Fadil Imran memberikan contoh yang baik sebagai pejabat tinggi negara, yakni melaporkan nilai harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bacaan Lainnya

“Selamat kepada Pak Fadil Imran yang menduduki jabatan baru sebagai Kapolda Metro, mohon bapak sebagai pejabat tinggi lembaga hukum bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat hukum,” kata Fadli, Sabtu (21/11/2020).

Dan Fadli juga sepakat serta mengapresiasi lembaga antirasuah, KPK melalui (plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan yang mengingatkan agar Irjen Pol Fadil Imran sebagai penyelenggara negara (Kapolda Metro Jaya) bisa melaporkan LHKPN.

“Sikap KPK sudah tepat, tanpa pandang bulu dari mana lembaga atau institusi penyelenggara negara ia bertugas,” ujarnya.

Karena betapapun itu, sebagai penyelenggara negara yang menjalankan tugas di institusi penegak hukum, sudah sepatutnya Irjen Pol Fadil Imran memberikan contoh yang baik, harus taat hukum melaporkan harta kekayaannya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sebagai wujud nyata taat dan sadar akan perintah UU.

Lanjut fadli, penyelenggara negara yang disebutkan dalam bab II pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni meliputi:

1). Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2). Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3). Menteri;
4). Gubernur;
5). Hakim;
6). Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7). Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, ada dua poin lagi di dalam pasal 5 di UU yang sama yang juga mengamanatkan kepada pejabat negara tersebut harus patuh.

“Harus dipatuhi oleh Pak Fadil Imran selaku penyelenggara negara yakni ; bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat. Serta melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat,” tutup Fadli.

Perlu diketahui lagi, bahwa Irjen Pol Muhammad Fadil Imran dimutasi oleh Kapolri dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur menjadi Kapolda Jawa Barat.

Mutasi Irjen Pol Fadil tersebut berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/3222/XI/Kep/2020 tanggal 16 November 2020.

Kursi Irjen Pol Muhammad Fadil Imran di Mapolda Jawa Timur diisi oleh Irjen Pol Nico Afinta yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. [RED]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait