Inisiatifnews.com – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Ahmad Latupono memberikan pandangannya terkait dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun ini. Di mana ia berharap peringatan hari yang sangat penting ini bisa direfleksikan dengan baik oleh lembaga antirasuah.
Ia mengatakan bahwa PB HMI-MPO meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas para pelaku usaha yang ditengarai ikut terlibat dalam pusaran kasus korupsi anggaran dana bantuan sosial yang saat ini telah menjerat beberapa pejabat di Kementerian Sosial, termasuk menterinya yakni Juliari Peter Batubara.
“Pengurus Besar HMI menilai adanya keterlibatan dari para pelaku usaha baik dari pihak swasta maupun kementrian yang ikut terlibat rentetan kasus korupsi bansos tersebut,” kata Ahmad Latupono, Rabu (9/12/2020).
Ia pun meminta lembaga yang saat ini dipimpin oleh Firli Bahuri tersebut tidak pandang bulu untuk menangani perkara tindak pidana yang masuk dalam kategori extraordinary crime itu.
“KPK jangan tebang pilih, dan KPK harus membuka kran seluas-luasnya siapa aja para pelaku usaha yang ikut terlibat dalam kasus bansos ini, baik dari yang swasta maupun kementriannya itu sendiri,” ujarnya.
Selain korupsi dana bansos yang telah menyeret orang nomor satu di Kementerian Sosial itu, Ahmad Latupono juga mengapresiasi sikap KPK yang juga meringkus beberapa orang termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus benih lobster.
Dan ia pun menyatakan mengapresiasi kinerja KPK yang telah memberikan gebrakan yang positif di momentum akhir tahun 2020 ini. Namun, ia juga berharap agar KPK tidak berhenti sampai di sini saja. Ia minta agar KPK terus mengembangkan kasus tersebut hingga tertangkap seluruh aktor yang bermain di dalamnya.
“Saya apresiasi debut KPK di penghujung tahun 2020 ini, dua menteri terjaring oleh KPK, dan bukan tidak mungkin akan ada lagi oknum-oknum korup menjadi target KPK selanjutnya,” tutupnya. []
