Mahfud MD: Keadilan Tergantung Perspektif Personal

  • Whatsapp
IMG 20201206 053352
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mohammad Mahfud MD memandang bahwa untuk memahami sebuah keadilan terkadang bisa sulit, di mana hal itu bisa didasari oleh perspektif personal.

Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam akun Twitter-nya @mohmahfudmd. “Memahami keadilan itu sulit,” Rabu (16/12).

Bacaan Lainnya

Ia memberikan contoh kasus perselisihan antara Fahri Hamzah dengan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di mana kala itu Fahi Hamzah yang notabane masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS merasa terdzalimi karena dipecat oleh partainya.

Sontak, persengketaan keduanya membawa tuntutan denda immateril sebesar Rp 30 miliar yang dilayangkan Fahri Hamzah kepada partai berlambang dua bulan sabit dan sehelai padi itu.

Di mana perkara perdata yang dilayangkan DPP PKS kepada MA dengan perkara registrasi 1876 K/PDT/2018 pada hari Senon 30 Juli 2018 tersebut ditolak hakim MA. Sehingga MA memutuskan bhawa pemecatan terhadap Fahri Hamzah pada 11 Maret 2016 tidak sah.

“Saat Mas Fahri Hamzah menang Rp 30 M sampai dengan di MA dalam gugatan pemecatan kepada PKS dia bilang, “ada keadilan” di Indonesia,” ujarnya.

Namun, ketika perkara itu hari ini justru dimenangkan oleh DPP PKS melalui peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan ke MA, akhirnya keluarlah putusan bahwa partai yang kini dipimpin oleh Ahmad Syaikhu dinyatakan menang melawan Fahri Hamzah.

“Sekarang, giliran kemenangan Rp 30 M itu dibatalkan oleh PK di MA juga, Ustadz Hidayat Nurwahid yang bilang, putusan MA adil. MA adil terus, ya?” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa ketua majelis PK hakim agung Sunarto yang juga merupakan Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial mengabulkan PK DPP PKS. Adapun anggota majelis adalah hakim agung Ibrahim dan I Gusti Agung Sumanatha. Untuk panitera pengganti adalah Muhammad Firman Akbar.

Dikabulkannya PK yang dilayangkan oleh DPP PKS tersebut dibenarkan oleh juru bicara MA hakim agung, Andi Samsan Nganro. Saat dihubungi terpisah wartawan, ia mengatakan bahwa putusan tersebut untuk menghilangkan kerugian immaterail.

“Pada pokoknya amar Kabul sepanjang mengenai menghilangkan kerugian Immaterial. Selebihnya sama dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pdt/2018 juncto Putusan PT DKI Nomor 539/PDT/2017/PT DKI juncto Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL,” ujar Andi. (NOE)

Pos terkait