Prof. Indriyanto Seno Adji: SKB Pembubaran Legitimatif, Susah Bagi FPI Ajukan Gugatan

  • Whatsapp
Indriyanto Seno Adji
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Prof Indriyanto Seno Adji.

Inisiatifnews.com – Pengajar Program Pasca Sarjana (PPS) Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Indriyanto Seno Adji menyebut, bahwa keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala kegiatan ormas Front Pembela Islam (FPI) tak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, keputusan yang dituangkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri tersebut sudah sangat legimited dan memiliki kekuatan hukum.

“Tidak perlu menjadi polemik tentang pelarangan kegiatan FPI. Ini persoalan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dengan dampak hukum pidana apabila dilakukan pelanggarannya,” kata Prof. Indriyanto Seno Adji dalam keterangannya di Jakarta kepada wartawan, Sabtu (2/1/2021).

Bacaan Lainnya

“Keputusan pemerintah melalui SKB memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karenanya patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua komponen bangsa,” imbuhnya.

Dikatakannya, dari penelitian oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), AD/ART ormas FPI ini bertentangan dengan UU Ormas sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Kemendagri sampai sekarang tak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar bagi FPI. Sementara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi status hukum ormas sebagai badan hukum, FPI tidak pernah terdaftar sebagai status badan hukumnya.

Artinya, dari sisi hukum, identitas FPI ini layak dianggap sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang ilegal sifatnya. Terlebih bila aktivitas dan kegiatannya terdapat dan ditemukan substansi penerapan Islam secara Kafah di bawah naungan (Negara) Khilafah Islamiyah dan memunculkan nama dan kata NKRI Bersyariah.

Selain itu, disebutkan oleh Pakar Hukum Pidana UI ini, bahwa perubahan nama dan bentuk baru organisasi terlarang yg tetap berbasis negara khilafah islamiyah adalah bentuk pembangkangan terhadap kekuasan negara dan konstitusi yang sah dan karenanya melanggar hukum yang harus ditindak secara tegas.

“Pada intinya, perubahan nama dan bentuk organisasi baru tanpa melalui prosedur hukum berlaku, dan masih tetap berbasis khilafah, bisa kembali dibubarkan dan dilarang,” tandasnya.

Selain itu, sepanjang SKB dianggap memenuhi syarat Konkrit (pelarangan), Individual (FPI), Final (Pelarangan Kegiatan FPI), maka UU Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) memberikan hak gugat terhadap SKB tersebut. Peratun akan menilai penerbitan SKB itu dari sisi formal atau keabsahan tidaknya mekanisme penerbitan SKB dan dari sisi material, ada tidaknya pelanggaran hukum atas materi atau substansi SKB.

“Kelemahan dari FPI adalah absurditas dari sisi Legal Standing FPI, yaitu secara de jure bahwa status hukum FPI sebagai ormas tidak pernah terdaftar sebagai Badan Hukum di Kemenkumham. Dan juga FPI sejak 20 Juni 2019 sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kemendagri untuk melakukan kegiatan dan aktivitasnya, sehingga tidak ada Legal Standing FPI sebagai badan hukum atau subjek yang dapat ajukan gugatan,” pungkasnya. (INI)


Pos terkait