Koordinator TPDI Minta Senpi Laskar FPI Wajib Diusut Tuntas

  • Whatsapp
IMG 20210111 094732
Senjata diduga milik laskar khusus FPI pengawal Rizieq Shihab.

Inisiatifnews.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta agar persoalan kepemilikan senjata api rakitan oleh anggota laskar khusus Front Pembela Islam (FPI) diusut tuntas.

Apalagi, senjata api tersebut diduga kuat digunakan untuk sarana penyerangan terhadap anggota Polri yang tengah bertugas.

Bacaan Lainnya

“Karena itu wajib diproses hukum,” tegas Petrus, Senin (11/1/2021).

Sementara terkait dengan tewasnya 4 orang laskar di tangan Polisi dalam peristiwa di Jalan Tol Jakarta – Cikampek itu, ia menyebut perlu ada pembedaan kapasitas antar kedua belah pihak.

“Dari segi keberadaan dua pihak yaitu Anggota Polri dan Laskar FPI, memang harus dibedakan. Karena keberadaan anggota Polri di TKP sedang menjalankan tugas negara dan memiliki kewenangan hukum yang dilindungi oleh UU untuk dalam keadaan tertentu dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri,” jelasnya.

Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) tersebut mengatakan, bahwa anggota Polri saat menjalankan tugas di TKP, dipundaknya memikul beban tanggung jawab atas keselamatan NKRI dan kenyamanan hidup 260 juta rakyat Indonesia. Termasuk ktika berhadapan dengan kepentingan 4 orang Laskar FPI yang disebut-sebut sedang mengganggu pelaksanaan tugas Polri menjaga ketertiban umum.

“Laskar FPI justru merintangi Polri yang sedang menjalankan tugas negara. Tentu tindakan baku tembak itu, seharusnya Laskar FPI langsung angkat tangan dan menyerah kepada Polisi. Malah melayani baku tembak,” paparnya.

“Secara hukum, tindakan Polisi di TKP tidak bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, melainkan dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat,” sambung Salestinus.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Komnas HAM tidak boleh memandang peristiwa pada KM 50 di Tol Cikampek tanggal 7 Desember 2020 sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau bersifat insidentil, melainkan harus dipandang sebagai mata rantai dengan peristiwa sebelumnya yang kontekstual dengan efek domino semakin meresahkan masyarakat di tengah semakin menularnya pandemi COVID-19.

“Cara pandang Komnas HAM menjustifikasi peristiwa KM 50 di Tol Cikampek sebagai Pelanggaran HAM, justru keliru dan tidak berdasar, karena jika ditolerir maka hal itu akan dapat menurunkan derajat kompetensi Polri dan komitmen Polri dalam menjaga ketertiban umum dan kohesivitas masyarakat yang merupakan hukum tertinggi, karena menyangkut kemaslahatan 260 juta rakyat Indonesia,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Petrus, sikap Polri berjiwa besar menghadapi rekomendasi Komnas HAM. Karena Polri berada di atas kepentingan umum, didukungan rakyat dan memperoleh legitimasi hukum dan legitimasi publik dalam menghadapi kasus ini.

“Karena bagaimanapun kepentingan umum yaitu HAM 260 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke yang dijamin konstitusi dan di atas segala-galanya,” pungkasnya. []


Pos terkait