Pemerintah Minta Tambah Waktu Sidang UU Cipta Kerja, Ini Sikap Keras KSPI

  • Whatsapp
IMG 20210118 211754
Presiden KSPI, Said Iqbal.

Inisiatifnews.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang juga mewakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan ruang untuk melakukan uji materi bagi mereka yang tidak sepakat dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Mengapresiasi presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang mendorong para pihak yang tidak bisa terima UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi,” kata Said Iqbal dalam konferensi persnya, Senin (18/1/2021).

Bacaan Lainnya

Bahkan saran Presiden tersebut telah diikuti oleh para elemen buruh termasuk pihaknya, yang memilih untuk melakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain karena menghormati mekanisme hukum yang telah tersedia, Said Iqbal juga menyebut alasan memilih jalur hukum ini karena pihaknya juga menghormati upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19.

Namun sayangnya, dalam sidang judicial review di MK yang ke-4, Iqbal mengaku sangat kecewa dengan sikap perwakilan dari pemerintah yang tidak siap menyampaikan materinya. Karena sidang yang digelar hari ini itu adalah pembacaan keterangan dari pihak termohon yakni dari unsur pemerintah dan DPR RI.

Atas dasar itu, pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tersebut meminta agar Presiden selaku kepala negara untuk memberikan teguran kepada menteri-menteri yang terkait dengan persoalan tersebut.

“Kami meminta, yang mulia yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo menegur keras para menteri yang main-main dan tidak sungguh-sungguh terhadap persidangan yang mulai dan terhormat ini, yang mengabaikan peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh bapak Presiden Joko Widodo serta hal-hal yang menjadi aspirasi kaum buruh di seluruh Indonesia dan rakyat Indonesia teradap UU Cipta Kerja ini,” tuntutnya.

Bagi Iqbal, sikap perwakilan pemerintah yang meminta perpanjangan waktu sidang oleh majelis hakim MK cenderung menyepelekan forum persidangan tersebut. Padahal baginya, persoalan UU Cipta Kerja ini menyangkut hak hidup masyarakat khususnya kaum buruh Indonesia.

“Kami mendukung presiden dan para menteri berjuang untuk mengurangi pandemi COVID-19 termasuk para aparat keamanan, kami apresiasi. Tetapi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pun menentukan masa depan rakyat Indonesia dan kaum buruh. Termasuk persoalan lingkungan dan hak asasi manusia dan sebagainya,” paparnya.

Terakhir, Iqbal juga meminta agar majelis hakim menolak permohonan dari perwakilan pemerintah tersebut, dan melanjutkan saja proses persidangan yang seharusnya berjalan.

“Memohon dengan hormat kepada yang mulia para hakim MK yang hari ini dipimpin oleh Ketua MK, tunjukkan kemulaian dan marwah dari MK, tolak permintaan perwakilan dari pemerintah dan DPR yang meminta untuk diberikan waktu lagi untuk menyampaikan pandangan dan pendapat,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa perwakilan dari Kemenko Perekonomia, I Ketut Hadi Priatna menyampaikan permohonannya kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan tambahan waktu untuk memberikan keterangannya terhadap gugatan UU Cipta Kerja yang dilayangkan oleh KSPI dan KSPSI Andi Gani Nena Wea.

“Mohon berkenan waktu untuk menyiapkan keterangan presiden serta menyesuaikan dengan jadwal yang nanti rencananya akan dihadiri oleh para pimpinan kami,” kata I Ketut Hadi, Senin (18/1).

Menanggapi permintaan utusan presiden tersebut, hakim MK Anwar Usman mempertanyakan alasan spesifik dari pemerintah. I Ketut menjawab pihaknya masih memerlukan tambahan waktu menyusun keterangan dari pemerintah.

“Kami meminta tambahan waktu yang mulia. Sekaligus untuk mencocokkan jadwal dengan pimpinan yang berniat hadir langsung,” sambungnya. []


Pos terkait