Soal Pandji, Muannas Alaidid : Tidak Cukup Minta Maaf

  • Whatsapp
IMG 20210123 164137
Konten Youtube Pandji Pragiwaksono : https://youtu.be/B8TKQ-fqJik.

Inisiatifnews.com – Ketua Umum Cyber Indonesia, Habib Muannas Alaidid menilai, penyelesaian kasus Pandji Pragiwaksono bisa dibawa ke ranah pidana. Yakni soal singgungan terhadap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di konten podcast Youtubenya itu.

“Pandji ini bahaya betul cara pemikirannya, bagi saya tidak bisa cukup minta maaf tapi mesti proses hukum,” kata Muannas, Sabtu (23/1/2021).

Bacaan Lainnya

Ia menyebut, kasus Pandji lebih parah dibanding konten kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet. Di mana ia memanipulasi pernyataan sosiolog UI, Thamrin Amal Tomagola untuk mendiskreditkan ormas lain.

“Lebih parah ini dibanding Ratna Sarumpaet, dugaan sebarkan kebohongan kali ini manipulasi pendapat Tamrin Tomagola dengan adu-domba dua ormas Islam terbesar, hanya demi bela ormas yang sudah jelas dilarang,” jelasnya.

Disampaikan Muannas, bahwa Front Pembela Islam yang disingkat FPI adalah ormas yang secara dejure tidak ada di Indonesia. Khususnya pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 lembaga negara di kantor Kemenko Polhukam pada tanggal 30 Desember 2020 lalu.

Apalagi, konten video yang diunggah oleh Pandji tersebut juga setelah Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

“FPI sudah jelas bubar dan dilarang negara kok dibela Pandji sengaja buat konten Youtube setelah tiga hari keluar maklumat Kapolri,” tandasnya.

Bagi Muannas, konten video Pandji Pragiwaksono sekaligus ucapannya itu telah terindikasi melanggar hukum yang ada.

“Ini namanya melawan negara. Mau dukung Anies silahkan mau merasa deket dgn FPI sebelum dibubarkan monggo, tapi gak mesti melawan hukum,” tegasnya. [RED]

Pos terkait