Komnas HAM Hormati Pro Kontra Kematian 6 Laskar FPI

  • Whatsapp
IMG 09052019 232639
Gedung Komnas HAM di Jl Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat.

Inisiatifnews.com – Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa pihaknya sangat menghormati adanya pro dan kontra terhadap upaya investigasi kasus tewasnya 6 orang laskar FPI yang ditanganinya.

“Komnas HAM sangat menghormati pro dan kontra publik terhadap hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM RI terkait peristiwa kematian 6 orang laskar FPI di Karawang yang telah disampaikan sebelumnya,” kata Taufan dalam siaran persnya, Senin (25/1/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, berbagai masukan dan kritikan akan diterima, termasuk juga dengan hinaan maupun cacian sekalipun ketika ada masyarakat tertentu yang merasa tidak puas dengan hasil kerjanya.

“Bagi Komnas HAM RI, segala bentuk masukan, dukungan, kritik bahkan caci-maki merupakan bagian dari konsekuensi yang harus diterima dengan lapang hati dan sudah biasa dialami, terutama dalam menangani kasus-kasus atau membicarakan isu-isu krusial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Perlu diketahui, bahwa Komnas HAM telah menyelesaikan proses investigasi terhadap kasus tewasnya 6 orang laskar FPI pada hari Senin 7 Desember 2020 dini hari lalu. Di mana dari hasil penyelidikan yang didapat, ada beberapa poin yang ternyata membuat beberapa kalangan, khususnya kelompok FPI maupun yang lainnya.

Salah satunya adalah tentang status hukum terhadap para pelaku yang disebut-sebut sebagai aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya. Di mana Komnas HAM tidak memberikan label sebagai pelanggaran HAM berat yang berimplikasi pada proses hukum di peradilan HAM. Pihak Komnas HAM hanya memberikan label sebagai pelanggaran HAM biasa, di mana proses hukum selanjutnya adalah di ranah peradilan umum.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam. Ia menyebut, dari 6 orang laskar FPI yang tewas, 4 diantaranya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

“Peristiwa tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM,” kata Anam dalam konferensi pers, Jumat (8/1).

Atas dasar itulah, Anam merekomendasikan agar ada peradilan pidana yang bisa ditempuh untuk mengatasi persoalan hukum tersebut.

“Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan,” tegasnya.

Konteks inilah yang ditentang oleh Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) yang dibentuk oleh Amien Rais.

Menurut kelompok yang kini dipimpin oleh Abdullah Hehamahua itu, pihaknya meyakini ada mekanisme tersistematis dan terencana oleh aparat untuk membunuh para laskar itu, sehingga label pelanggaran HAM berat patut disematkan.

“Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat dalam bentuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity),” kata Marwan Batubara dalam konferensi pers TP3 di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1).

TP3 bentukan Amien Rais saat menggelar konferensi pers di Kridangga Ballroom Lantai 1, Hotel Atlet Century Park
Senayan, Jakarta pada hari Kamis 21 Januari 2021. [foto : Inisiatifnews.com]

Dan menurutnya, terbunuhnya 6 laskar khusus FPI tersebut bagian dari pelanggaran statuta roma.

“Pembunuhan 6 laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 tahun 1998,” ujarnya.

Atas dasar itu, TP3 tersebut meminta agar proses hukum selanjutnya adalah menggunakan mekanisme peradilan HAM.

“Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2000,” tegasnya.


Pos terkait