Komnas HAM Anggap Aduan Kematian 6 Laskar FPI ke ICC Percuma

  • Whatsapp
Taufan Damanik
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa upaya pengaduan kasus tewasnya 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) ke Mahkamah Internasional alias international criminal court (ICC) akan sia-sia belaka.

“Apabila peristiwa kematian 6 orang laskar FPI diadukan ke Mahkamah Internasional akan menemukan hambatan,” kata Taufan dalam siaran persnya, Senin (25/1/2021).

Bacaan Lainnya

Ada beberapa penjelasan mengapa pengaduan kasus tersebut akan sia-sia. Menurut Taufan, persoalan pertama adalah karena status keanggotaan Indonesia dengan mahkamah internasional tersebut.

“Indonesia bukan negara anggota Internasional Criminal Court (Mahkamah Internasional) karena belum meratifikasi Statuta Roma. Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota (state party),” jelasnya.

Kemudian Taufan juga menyebut bahwa kasus hukum tersebut tengah diproses oleh lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga tidak bisa serta merta kasus tersebut diambil alih oleh pihak asing.

“Unsur unable dan unwilling tidak terpenuhi, karena saat ini kasus tersebut masih diproses, baik oleh kepolisian maupun lembaga negara independen yakni Komnas HAM RI. Dengan begitu, mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Roma,” papar Taufan.

Selanjutnya, jika ditilik dari kasusnya, Taufan mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan lembaganya secara independen, tewasnya 6 orang laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 dini hari di kawasan KM 50 Jalan Tol Jakarta – Cikampek juga tidak terdapat unsur yang menguatkan, bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.

“Kasus ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Walaupun diakui memang ada pihakyang mendesak dan membangun opini sejak awal serta terus-menerus bahwa kasus ini mengutip adalah pelanggaran HAM yang berat, termasuk dengan cara menyebarluaskan disinformasi melalui video-video pendek yang mengutip berbagai keterangan anggota Komnas HAM atau aktivis HAM lainnya yang sebetulnya tidak berhubungan atau memiliki relevansi dengan kasus laskar FPI,” terangnya.

Menurut Taufan, Komnas HAM RI menilai bahwa langkah disinformasi tersebut disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesakkan pada kesimpulan tertentu yakni menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat. 

“Padahal, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM RI tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” tegas Taufan.

Perlu diketahui, bahwa pihak advokat FPI mengaku telah melaporkan kasus kematian 6 laskar khusus mereka ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Hal ini dijelaskan oleh kuasa hukum FPI Aziz Yanuar.

“Kan sudah kita laporkan ke ICC. Sudah beberapa hari lalu kita laporkan ke Den Haag,” kata Aziz kepada Inisiatifnews.com beberapa waktu yang lalu.

Saat ditanya, apakah laporan tersebut dilakukan secara langsung dengan di kantor Mahkamah Internasional di Jalan Oude Waalsdorperweg 10, Den Haag, Belanda. Ia menyampaikan bahwa proses pengaduannya dilakukan secara daring. “Email,” ujarnya.

Sementara itu, Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI bentukan Amien Rais menilai bahwa kasus kematian 6 laskar khusus itu bukan sekedar pelanggaran HAM biasa, namun sebagai pelanggaran HAM berat.

“Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistematis, penganiayaan dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan, sehingga dikategorikan sebagai Pelanggaran HAM Berat dalam bentuk kejahatan terhadap Kemanusiaan,” kata mereka dalam konferensi persnya, Sabtu (23/1).

[]


Pos terkait