Komnas HAM Sebut Ada Upaya Sistematis Paksakan Kasus 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat

  • Whatsapp
rekonstruksi fpi vs polri
Rekonstruksi penembakan laskar khusus pengawal Habib Rizieq oleh Polisi di KM 50 Jalan Tol Jakarta - Cikampek.

Inisiatifnews.com – Ketua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa ada upaya yang disengaja dan tersistematis dari sekelompok masyarakat untuk mamaksakan pendapat bahwa kasus tewasnya 6 orang laskar khusus pengawal Habib Rizieq Shihab pada tanggal 7 Desember 2020 lalu sebagai pelanggaran HAM berat.

“Menurut Komnas HAM RI, langkah disinformasi ini disinyalir bersifat sistematis untuk membangun opini dan mendesakkan pada kesimpulan tertentu yakni menggolongkan kasus ini pada pelanggaran HAM yang berat. Padahal, berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan oleh Komnas HAM RI tidak ditemukan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dinyatakan Statuta Roma maupun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” kata Taufan dalam siaran persnya, Senin (25/1/2021).

Bacaan Lainnya

Dtisinformasi yang disebutnya antara lain adanya dugaan desain operasi yang merencanakan pembunuhan terhadap 6 orang laskar khusus tersebut oleh institusi Kepolisian. Padahal dinyatakan Taufan, di dalam hasil penyelidikan yang dilakukannya secara independen, tidak ditemukan unsur yang disangkakan oleh sekelompok masyarakat itu.

“Komnas HAM RI tidak menemukan bukti ke arah itu, baik dari data yang dikumpulkan maupun berdasarkan kronologi peristiwa yang tim penyelidikan Komnas HAM RI temukan,” ujarnya.

Taufan tidak sependapat dengan argumentasi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) ala Amien Rais itu, bahwa kasus tewasnya 6 orang laskar khusus FPI itu ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.

“Argumen sebaliknya dari TP3 yang mengaitkan kasus ini ke Presiden Jokowi tentu merupakan penyimpulan yang terlalu jauh. Namun, bila yang dimaksudkan adalah meminta tanggung jawab Presiden untuk memastikan penegakan hukum atas peristiwa ini, Komnas HAM tentu saja bersepakat,” tambahnya.

Pihaknya juga telah melaporkan hasil penyelidikannya sekaligus dokumen rekomendasi ke Presiden agar kasus tersebut bisa ditindaklanjuti oleh negara.

“Kami melaporkan kasus ini secara langsung kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden memastikan rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” jelasnya. “Selain itu, mekanisme pelaporan juga disebutkan di dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa salah satu pihak yang perlu mendapatkan laporan dari Komnas HAM atas perkara-perkara yang ditanganinya adalah kepada Presiden,” sambungnya.

Pasal 97 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan “Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Syarat Pelanggaran HAM Berat

Dijelaskan lagi oleh Taufan, bahwa status pelanggaran HAM berat memiliki syarat atau unsur khusus. Unsur tersebut adalah adanya pola serangan yang berulang sehingga dampak korbannya juga meluas.

“Unsur ini juga tidak ditemukan,” tegas Taufan.

Dan atas itu pula, kesimpulan yang diambil oleh Komnas HAM RI berdasarkan data yang akurat tentang adanya tindakan pidana unlawfull killing yakni pembunuhan yang bertentangan dengan hukum, yang disebut kejahatan serius sangat bisa dipertanggungjawabkan.

“Dapat kami pertanggungjawabkan baik dari dukungan data dan bukti maupun konsepsi hukum hak asasi, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional,” terangnya.

Ia juga menekankan bahwa sebuah kesimpulan apakah sebuah kasus adalah pelanggaran HAM yang berat atau bukan, tentu saja tidak bisa didasarkan kepada asumsi apalagi dengan motif politik tertentu, tetapi harus berdasarkan data, fakta, bukti dan informasi yang diperoleh dan diuji secara mendalam berdasarkan konsepsi dan instrumen hak asasi manusia yang berlaku di tingkat nasional mau pun standar internasional.

“Dengan tidak terpenuhinya berbagai syarat-syarat substansial yang kami jelaskan di atas, maka penting bagi Komnas HAM RI untuk meluruskan hal ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat benar-benar memahami konteks dan substansinya serta tidak membangun asumsi yang tak berdasar,” tandasnya.

Terakhir, Taufan memberikan saran kepada para masyarakat, ahli hukum termasuk TP3 yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua agar lebih memilih tetap memantau saja perjalanan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM kepada presiden, apakah dijalankan dengan baik atau tidak.

“Komnas HAM RI mengimbau kepada masyarakat, TP3, para ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama memastikan proses peradilan pidana sebagaimana rekomendasi Komnas HAM RI dan sudah disetujui Presiden maupun calon Kapolri terpilih untuk benar-benar dilaksanakan dengan transparan dan jujur,” tutupnya. []


Pos terkait