JPU Tak Hadirkan Saksi, Sidang Sugi Nur Ditunda Selasa Pekan Depan

  • Whatsapp
WhatsApp Image 2021 02 09 at 12.22.38 1
Jaksa Penuntut Umum Didi AR usai menyerahkan dokumen permohonan penundaan persidangan ke hakim ketua Toto Ridarto di PN Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2021).

Inisiatifnews.com – Hari ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh yang mulia hakim Toto Ridarto menggelar sidang lanjutan terhadap kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.

Dalam agenda sidang tersebut, hakim ingin mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun sayangnya, di acara sidang ketiga itu, pihak JPU tidak bisa menghadirkan saksi tersebut ke persidangan.

Bacaan Lainnya

“Menyampaikan bahwa saksi tidak bisa hadir, yang mulia. Kami meminta waktu penundaan 1 minggu,” kata Jaksa Penuntut Umum Didi AR di PN Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2021).

Kemudian, hakim Toto pun memutuskan untuk menunda persidangan tersebut pekan depan. Namun ia juga berpesan kepada JPU agar memastikan kehadiran saksinya.

“Sidang ditunda Selasa depan tanggal 16 Februari 2021. Mudah-mudahan saksi saudara (JPU) bisa untuk dihadirkan,” ucap hakim Toto usai mengetuk palu skorsing persidangan.

Perlu diketahui, bahwa rencananya saksi yang akan dihadirkan di dalam persidangan di PN Jakarta Selatan dengan terdakwa Sugi Nur Raharja adalah Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Dalam kasus ini Sugi didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Pernyataan yang dimaksud saat Gus Nur mengumpamakan NU sebagai bus umum yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya yakni PKI, liberal, dan sekuler.

Gus Nur didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU ITE. []

Pos terkait