Ini Arti Radikal yang Diperangi Pemerintah

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD mengatakan bahwa radikal bisa memiliki konteks yang positif. Dua hal yang ia jadikan contoh adalah merebut kemerdekaan Indonesia dan penyebaran Islam.

“Radikal itu bagus ya, jadi Indonesia tuh lahir karena Bung Karno itu radikal, generasinya Bung Karno radikal ingin membongkar sesuatu dari akarnya. Islam itu berkembang karena radikal,” kata Mahfud MD, Senin (15/2/2021) malam.

Bacaan Lainnya

Lalu mengapa saat ini pemerintah memerangi radikalisme jika ada radikal yang bisa dimaknai positif. Karena menurut Mahfud, radikal bisa memiliki makna yang negatif bahkan membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Tapi juga ada radikal yang jelek, yang radikal itu ingin membongkar sesuatu tanpa aturan, itu radikal juga,” ujarnya.

Di paparkan Mahfud, bahwa ada istilah stipulatif dalam konteks pendidikan hukum. Stipulatif berarti pemaknaan istilah tertentu dengan makna atau arti baru. Munculnya istilah stipulatif karena sebuah kata tersebut masuk dalam kategori yang memiliki definisi kompleks alias rumit. Ia kompleks karena tidak ada koridor semantik-filsafati yang mengharuskannya mengartikan sebuah istilah dalam arti tertentu.

“Saat saya belajar semester pertama Fakultas Hukum tuh kalau Anda bicara hukum itu ada satu istilah itu artinya banyak, oleh sebab itu lalu ada arti stipulatif. Penetapan hukum apa yang dimaksud radikal, menurut hukum adalah satu ingin mengganti undang-undang dasar tanpa melalui prosedur dengan kekerasan ingin menjatuhkan pemerintah yang sah sudah dipilih, menolak demokrasi, menolak Ideologi, karena itu sudah disepakati,” papar Mahfud.

“Oleh sebab itu arti stipulatif itu menjadi pegangannya, kalau orang mau tanya radikal, itu artinya, bukan arti lain gitu, ada definisi,” imbuhnya.

Jadi untuk memberikan definisi terhadap radikal, patokannya adalah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

“Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 ini (di sana) artinya (radikal), jangan diartikan di luar itu, kalau di luar itu ndak ada radikal,” jelasnya. []

Pos terkait