Presiden Minta Penggunaan UU ITE Tak Ciptakan Rasa Ketidakadilan

  • Whatsapp
IMG 20210115 171507
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Inisiatifnews.com – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki semangat awal untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, implementasi terhadap Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta agar penggunaan pasal-pasal di dalam UU tersebut agar dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak memunculkan polemik baru.

Bacaan Lainnya

Khususnya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Presiden meminta agar ada peningkatan pengawasan sehingga implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Hal ini sering kali menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Negara memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan UU tersebut sebagai rujukan hukumnya.

Namun, apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat. []


Pos terkait