Tak Pernah Ditemui Kuasa Hukum, Jumhur : Kayak di Hutan Belantara

  • Whatsapp
Suasana persidangan dengan terdakwa Jumhur Hidayat di PN Jakarta Selatan pada hari Kamis 18 Februari 2021. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Terdakwa kasus ujaran kebencian melalui media sosial, Jumhur Hidayat merasa hak-haknya tidak terpenuhi.

Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Bacaan Lainnya

“Kan hak terdakwa didampingi kuasa hukum, tapi saya selama di sini tidak pernah didampingi langsung oleh kuasa hukum, gimana Yang Mulia?,” kata Jumhur kepada majelis hakim di sidang PN Jakarta Selatan secara virtual, Kamis (18/2/2021).

Bahkan ia menyebut, sudah dua minggu ini ia tak pernah berkomunikasi dengan tim kuasa hukumnya.

“Saya selama 2 minggu gak bisa konsultasi, telepon nggak boleh, pakai HP gak boleh, kuasa hukum datang saja nggak boleh,” jelasnya.

Karena kealpaan dirinya berkomunikasi dengan tim kuasa hukum, aktivis senior yang juga petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut merasa tak punya arah.

“Saya ini kayak di hutan belantara, tahu-tahu ikut sidang saja. Bahkan saya hadir ini saja gak tahu mau ngapain. Saya ini gelap gulita,” paparnya.

Seminggu terakhir, majelis hakim PN Jakarta Selatan telah memberikan waktu kepada terdakwa untuk berkonsultasi dengan tim kuasa hukum terkait dengan proses dan materil persidangan. Dan Jumhur menyatakan, selama waktu yang telah diberikan, ia sama sekali tak punya kesempatan berdialog langsung dengan kuasa hukum.

“Dan yang mulia kasih waktu saya seminggu kemarin untuk konsultasi, tapi nggak bisa komunikasi dengan kuasa hukum,” sambungnya.

Mendapati aduan dari terdakwa, hakim ketua Agus Widodo pun akhirnya menunda persidangan yang rencananya digelar hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dan hakim pun memberikan kesempatan kembali kepada Jumhur dan kuasa hukumnya untuk berkoordinasi seminggu ke depan.

“Sidang kami undur hari Kamis depan, 25 Februari 2021 jam 10.00 WIB. Silakan Anda (terdakwa) koordinasi agar bisa berkonsultasi dengan kuasa hukum,” kata hakim Agus Widodo. [NOE]

Pos terkait