Jelang Sidang, Kuasa Hukum Ngaku Belum Bisa Ketemu Jumhur

  • Whatsapp
oky wiratama
Kuasa hukum Muhammad Jumhur Hidayat, Oky Wiratama Siagian. [foto : Inisiatifnews.com]

Inisiatifnews.com – Kuasa hukum Muhammad Jumhur Hidayat, Oky Wiratama Siagian mengaku sampai saat ini belum bisa bertemu dengan kliennya di Rutan Bareskrim Polri.

“Tadi saya ke Bareskrim tetap dipersulit,” kata Oky kepada Inisiatifnews.com, Rabu (24/2/2021).

Bacaan Lainnya

Namun saat ditanya tentang keinginan pihaknya agar kliennya dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda persidangan pada hari Kamis 25 Februari 2021 besok, Oky menyebut belum mendapatkan jawaban resmi dari jaksa penuntut umum (JPU).

“Belum ada jawaban, namun saya sudah koordinasi dengan penyidiknya di Bareskrim,” jelas wanita yang juga berprofesi sebagai pengacara publik LBH Jakarta itu.

Perlu diketahui, bahwa pada agenda persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum Jumhur Hidayat yang tergabung di dalam aliansi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melakukan aksi walkout dari ruang sidang. Hal ini lantaran permintaan mereka agar terdakwa dihadirkan di ruang persidangan belum dikabulkan.

Saat ditanya, apakah agenda persidangan besok pagi pihaknya akan melakukan walkout lagi, Oky memilih agar melihat dinamika yang berjalan saja besok pagi di PN Jakse.

“Untuk ini saya masih belum tahu, liat perkembangan besok saja,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa salah satu petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KMI) Muhammad Jumhur Hidayat didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Lewat cuitanya itu, Jumhur juga dianggap membuat masyarakat menjadi berpolemik. Hal tersebut berimbas kepada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta dan berakhir ricuh.

Dalam dakwaan itu, Jumhur dijerat dengan dua pasal alternatif. Pertama, dia dijerat Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. []

Pos terkait