Ditjen AHU Janji Pelajari Laporan AHY Cs

  • Whatsapp
Berkas yang dibawa oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kemenkumham pada hari Senin 8 Maret 2021. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Cahyo Rahadian Muzhar menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menerima semua laporan dan pengaduan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Laporan itu berkaitan dengan keabsahan konstitusi bahwa Partai Demokrat kepemimpinan AHY yang sah, sementara Kongres Luas Biasa (KLB) di Deli Serdang adalah inkonstitusional.

Bacaan Lainnya

“Kami menerima kunjungan pak AHY dan tim beliau. Hari ini untuk mendengarkan apapun yang disampaikan kepada kami,” kata Cahyo saat mendampingi AHY di Kemenkumham, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Dalam menerima kunjungan Partai Demokrat kepemimpinan AHY, Cahyo juga mengaku sudah menerima dokumen-dokumen pendukung dari laporan tersebut.

“Tadi termasuk juga menerima dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Kemenkumham dalam hal ini direktorat jendral administrasi hukum umum,” sambungnya.

Atas aduan dan laporan yang diterimanya, Cahyo berjanji akan segera mempelajari seluruhnya.

“Tentunya berdasarkan pertemuan tadi, apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh pak AHY kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut kepada dokumen yang diserahkan ini,” jelasnya.

Hanya saja, Cahyo enggan menyebut estimasi waktu yang dibutuhkan pihaknya untuk merampungkan studinya itu.

“Nanti kita akan pelajari. Makasih,” pungkasnya.

Foto : Inisiatifnews.

Perlu diketahui, bahwa AHY yang mengaku didampingi 34 Ketua DPD Partai Demokrat di seluruh Indonesia telah mendatangi kantor Ditjen AHU Kemenkumham.

Dalam agenda itu, AHY yang didampingi Hinca Panjaitan dan sekjennya yakni Teuku Riefky Harsya, menyerahkan 5 kontainer berkas. Mulai dari dokumen AD ART maupun dokumen fakta kegiatan KLB di Deli Serdang yang disebutnya inkonstitusional itu.

“Ada 5 kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan, apa yang dilakukan DPKPD (Dewan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat -red) yang mengklaim telah melakukan KLB tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang menang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,” kata AHY. [RED]

Pos terkait