Temui Ditjen AHU, AHY Sampaikan Bukti KLB Moeldoko Inkonstitusional

  • Whatsapp
AHY
Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Cahyo Rahadian Muzhar. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah selesai bertemu dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Dalam pertemuan itu, AHY mengaku telah menyerahkan seluruh dokumen pendukung bahwa Partai Demokrat yang dipimpinnya adalah sah secara hukum, sementara Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang adalah inkonstitusional.

Bacaan Lainnya

“Saya apresiasi ditjen AHU yang telah terima kami dengan baik dan memberi waktu luas pada kami untuk sampaikan atas yang menjadi laporan kami,” kata AHY di gedung Ditjen AHU Kemenkumham RI, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Ditegaskan oleh AHY, bahwa laporan tentang KLB yang dilakukan oleh para eks kader Partai Demokrat itu ditunjukkan di dalam dokumen resmi yang diperlihatkan kepada Kemenkumham.

Hal ini dikatakan AHY, adalah bukti niat baik pihaknya untuk membuka siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam polemik yang dialami partainya itu.

Bahkan bagi AHY, KLB yang menetapkan Jenderal (purn) TNI Moeldoko tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Laporan kami tidak hanya dilakukan secara verbal tapi ada bentuk dokumen atau berkas autentik,” jelasnya.

“Ada 5 kontainer yang kami siapkan untuk membuktikan, apa yang dilakukan DPKPD yang mengklaim telah melakukan KLB tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang menang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,” imbuhnya.

5 kontainer dokumen pendukung itu berisikan lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat hasil Kongres ke V di JCC Jakarta pada 15 Maret 2020 lalu.

“Kami serahkan konstitusi PD AD ART yang telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah melalui Kemenkumham tahun lalu, juga kepengurusan hasil Kongres tanggal 15 Maret 2021 yang berlaku demokratis dan disahkan oleh Kemenkumham,” papar AHY.

Upaya keras ini dilakukan AHY bersama timnya hanya untuk mencari keadilan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Dan tentang dinamika yang terjadi, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mempercayakan penyelesaiannya di Kemenkumham.

“Kami berjuang untuk keadilan Partai Demokrat. Lebih dari itu, kami juga sedang berjuang untuk demokrasi di negeri ini. Mudah-mudahan kebenaran akan abadi,” pungkasnya. [RED]

Pos terkait