6 Laskar FPI Jadi Tersangka, Mahfud : Itu Konstruksi Hukum

  • Whatsapp
20201220 223806
Rekonstruksi kasus meninggalnya 6 laskar FPI di Tol Jakarta - Cikampek oleh Bareskrim Mabes Polri pada hari Senin 14 Desember 2020.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD memberikan respon terkait dengan sentimen negatif beberapa kalangan tentang penetapan tersangka terhadap 6 orang laskar FPI yang tewas dalam tragedi KM 50 Tol Jakarta Cikampek.

“Masyarakat banyak yang mengejek dan nyinyir gitu, kenapa orang mati dijadikan tersangka, 6 laskar itu dijadikan tersangka oleh polisi,” kata Mahfud MD, Selasa (9/3/2021).

Bacaan Lainnya

Dikatakan Mahfud, penetapan tersangka adalah bagian dari konstruksi hukum yang tengah ditangani oleh Polisi. Walaupun seseorang sudah dinyatakan meninggal dunia, namun status hukum masih bisa disematkan hanya untuk memberikan label dalam proses peradilannya.

“Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya,” jelasnya.

Secara hukum, perkara hukum seseorang bisa dinyatakan gugur ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam istilah hukum biasa disebut dengan SP3 atau penghentian penyidikan.

Alasan mengapa status tersangka tersebut perlu disematkan, karena berdasarkan konstruksi hukum yang dibangun di dalam kasus tersebut, keenam orang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum sehingga adanya aksi petugas untuk melakukan tindakan tegas.

“Karena konstruksi hukum yang dibangun Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau bernama laskar FPI itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata, ada bukti senjatanya, ada proyektilnya, bahkan laporan Komnas HAM ada juga nomor telepon orang yang memberi komando,” papar Mahfud.

“Sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian jadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu dia tersangka. Sesudah itu siapa yang bunuh 6 orang ini, baru ketemu 3 orang polisi dari temuan Komnas HAM, maka baru diumumkan oleh polisi perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan UU,” sambungnya.

Walaupun begitu, proses hukum terhadap para pelaku penembakan terhadap 6 orang laskar FPI tetap akan disidangkan. Hanya saja prosesnya masuk di dalam perkara pidana biasa sesuai dengan hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM yang juga melakukan penyelidikan secara independen.

“Siapa yang membunuh 6 orang itu kita buka di Pengadilan,” paparnya.

Pun begitu, Mahfud MD menegaskan jika pemerintah tidak menutup mata jika ada pihak lain yang memberikan fakta baru terhadap tragedi berdarah itu.

Seandainya ada masyarakat ataupun TP3 merasa memiliki bukti kuat bahwa kasus kematian 6 laskar FPI adalah pelanggaran HAM berat, Mahfud menyarankan agar sebaiknya bisa diserahkan kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

“Kita minta TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain, kemukakan di proses persidangan, sampaikan melalui Komnas HAM kalau ragu pada Polisi dan Kejaksaan,” tuturnya.

Hanya saja berdasarkan keyakinan pemerintah sejauh ini, laporan Komnas HAM sudah tuntas dan cukup jelas untuk dijadikan bahan rujukan.

“Kami lihat dari Komnas HAM itu sudah cukup lengkap,” pungkasnya.

Pos terkait