TP3 Minta Hakim PN Jakarta Timur Sidangkan Habib Rizieq Secara Offline

  • Whatsapp
abdullah hehamahua
Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Abdullah Hehamahua. [source image : krjogja]

Inisiatifnews.com – Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Abdullah Hehamahua menyampaikan, bahwa pihaknya menilai jika proses persidangan yang dijalankan terhadap terdakwa kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung, Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Shihab (HRS) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak adil.

Pasalnya, ada perlakuan tidak tepat terhadap hak-hak terdakwa di dalam persidangan, mulai dari gesekan fisik hingga penilaian diskriminasi terhadap proses peradilannya, salah satunya adalah pemaksaan kehendak persidangan dilakukan secara online yang telah ditolak keras oleh HRS dan tim kuasa hukumnya.

Bacaan Lainnya

“Mendesak PN Jakarta Timur yang mengadili kasus HRS agar menjalankan proses peradilan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan senantiasa menghadirkan terdakwa secara offline di muka persidangan,” kata tokoh yang karib disapa Bang Dullah itu dalam siaran pers yang diterima Inisiatifnews.com, Senin (22/3/2021).

Kemudian, Abdullah Hehamahua juga menyayangkan kendala-kendala infratsruktur persidangan secara daring tidak menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim untuk melakukan persidangan secara offline. Hal ini terlihat di persidangan perdana yakni pada hari Selasa 16 Maret 2021 lalu, di mana audio terdakwa di Bareskrim Mabes Polri maupun audio pengacara Habib Rizieq di PN Jakarta Timur mengalami gangguan yang fatal, sehingga agenda persidangan terpaksa dihentikan.

“Secara teknis persidangan online tersebut ternyata mengalami ganggungan audio secara fatal, dimana suara Terdakwa tidak bisa jelas dimengerti seluruh hadirin persidangan. Sebaliknya bagi Terdakwa, HRS, juga tidak bisa mendengar secara jelas apa yang diucapkan oleh pejabat-pejabat pengadilan di persidangan. Dus, terjadi diskoneksi antara hakim dan jaksa di satu pihak, dan Terdakwa di lain pihak,” ujarnya.

Jika melihat kondisi tersebut, tokoh Islam ini menganggap proses persidangan online jelas melanggar hak-hak konstitusi Habib Rizieq sebagai terdakwa untuk menjalani persidangan. Apalagi, kerugian tersebut juga diamini oleh Habib Rizieq sendiri di persidangan pertama itu.

“Secara hukum, persidangan online seperti itu adalah suatu contra legem alias pelanggaran hukum secara nyata oleh lembaga peradilan Indonesia. Suatu pencederaan atas azas fair trial pada umumnya, dan secara khusus merupakan pemangkasan hak terdakwa untuk membela diri di depan persidangan,” tegasnya.

MA harus awasi dan tegas

Agar proses persidangan berjalan sesuai aturan yang berlaku, mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga meminta agar Mahkamah Agung (MA) selalu memonitoring praktik-praktik persidangan yang dijalankan oleh para hakim di PN Jakarta Timur. Bahkan kalau perlu, MA tidak segan-segan memberikan hukuman yang sesuai jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam persidangan yang dilakukan oleh para hakim dan jaksa.

“Meminta MA agar mengawasi dan memeriksa Jaksa maupun Hakim yang mengadili HRS yang menunjukkan sikap tidak independen, melanggar HAM, serta mengadili dengan tidak berasaskan presumption of innocent,” tegasnya.

Lebih lanjut, sebagai salah satu orang yang masih konsentrasi di barisan opisisi, Abdullah Hehamahua mensinyalir bahwa kasus Habib Rizieq terlalu beraroma politik dibandingkan dengan murni agenda peradilan. Sehingga ia ingin ada equality before the law sekaligus membuka akses seluas-luasnya kepada para penasehat hukum Habib Rizieq untuk melakukan pembelaan.

“Mengingat kasus ini dinilai mengada-ada dan menjadi sebuah peradilan politik, maka transparansi dan makna terbuka untuk umum harus benar-benar dijalankan sebaik mungkin. Akses Penasehat Hukum kepada terdakwa dibuka seluas-luasnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” paparnya. [NOE]

Pos terkait