Mahfud MD: KPK Tetap Bisa Awasi Satgas Tagih Utang BLBI

  • Whatsapp
mahfud md
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Pemerintah akan mengejar aset piutang dana bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal itu dilakukan dengan membentuk Satgas penanganan hak tagih BLBI yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Namun, KPK tak dilibatkan.

Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara terkait alasan KPK tak dilibatkan dalam Satgas Tagih Utang BLBI.

Bacaan Lainnya

Mahfud MD menyatakan, meski KPK tidak dilibatkan, koordinasi dengan pimpinan KPK akan ada dalam waktu dekat.

“Nah itu dia kalau KPK diikutkan tidak tepat. Pertama itu karena KPK merupakan lembaga penegak hukum pidana,” kata Mahfud MD dalam keterangan persnya.

Kedua, lanjut Mahfud, KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari pemerintah, seperti halnya Komnas HAM.

“Kalau dilibatkan di Satgas, nanti dikira disetir, dipolitisasi, dan sebagainya. Biar dia bekerjalah kalau memang ada korupsinya dari kasus ini nantikan bisa diikutkan, bisa tetap diawasi,” katanya.

Mahfud menyebutkan dirinya telah berkoordinasi dengan KPK.

“Saya perlu data-data pelengkap dari KPK. Karena KPK tentu punya data-data lain di luar perdata yang bisa ditagihkan, digabungkan ke perdata karena pidananya sudah diusut,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Dalam pasal 3 keppres tersebut disebutkan bahwa satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI

Mahfud memandang, sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki kewenangan jika ada unsur unsur pidana korupsi dalam kasus BLBI. Mahfud juga menyebut pemerintah akan mengejar aset piutang dana BLBI yang nilainya mencapai hampir Rp 110 triliun.

“Satgas ini tidak bertujuan untuk melindungi atau memojokkan pihak manapun terkait pengusutan aset tersebut,” tandas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.  (INI)

Pos terkait