Muannas Alaidid Nilai Polisi Virtual Hadir Jawab Polemik UU ITE

  • Whatsapp
muannas alaidid
Ketua Umum Cyber Indonesia, Habib Muannas Alaidid, SH.

Inisiatifnews.com – Ketua Umum Cyber Indonesia, Habib Muannas Alaidid menilai bahwa keberadaan polisi virtual (virtual police /VP) adalah sebuah inovasi yang digarap oleh institusi kepolisian untuk menertibkan netizen alias para pengguna internet, khususnya di wilayah hukum Indonesia.

“Pembentukan VP ini harus diakui sebagai niat baik menempatkan polri tidak hanya menegakkan hukum semata, tetapi memberikan pengayoman dan edukasi kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial,” kata Muannas dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/5/2021).

Bacaan Lainnya

Alasan mengapa polisi tidak hanya soal penindakan saja, karena selama ini banyak para pengguna sosial media khususnya di Indonesia sangat kurang bijak dalam menggunakan infrastruktur teknologi informasi itu.

Banyak informasi yang berseliweran bebas ditangkap mentah-mentah, bahkan tak jarang dijadikan dalil untuk membenarkan sesuatu sesuai selera pemikiran mereka masing-masing. Kondisi ini tak dipungkiri menjadi biang mengapa disinformasi atau berita hoaks banyak dikonsumsi masyarakat. Ditambah dengan minat baca dan daya literasi mereka yang kurang bagus.

“VP ini tentu diharapkan sebagai solusi yang lebih humanis, karena kali ini menggunakan pendekatan edukasi tentang potensi terjadinya pelanggaran ITE,” ujarnya.

Cara kerja VP

Praktisi hukum ini menjelaskan bahwa program polisi siber yang digarap oleh Polri tersebut memiliki alur kerja yang sangat baik. Sehingga masyarakat benar-benar bisa tercerahkan dan tidak mudah terjerat dengan UU ITE.

1. Peringatan
Polisi siber akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada netizen yang diduga melakukan pelanggaran UU ITE melalui DM (Direct Message). Dengan cara ini, diharapkan pengguna media sosial tersebut bisa tahu apa kekurangan atau kesalahannya.

2. Pra penindakan
Setelah diberikan peringatan melalui ruang privat di akun sosial media tersebut tidak mendapatkan respon yang baik, setidaknya mengoreksi konten yang mereka unggah, maka Polisi siber akan melakukan upaya lanjutan yakni penindakan.

Dalam pra penindakan ini, Polri akan melakukan konsultasi kepada beberapa ahli untuk memastikan apakah konten yang dimaksud memiliki unsur pelanggaran UU ITE atau tidak.

“Bila tidak mengindahkan, maka cyber police dapat mengambil tindakan setelah unggahan konten yang diserahkan oleh petugas virtual police, meski begitu tetap akan dimintakan pendapat terlebih dulu ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa dan ahli ITE,” terang Muannas.

3. Penindakan hukum
Jika dua tahapan di atas sudah dilakukan dan diindikasi memiliki unsur pelanggaran pidana, maka Polisi bisa mengambil jalur hukum dengan mekanisme hukum positif yang berlaku.

Bagi Muannas, keberadaan VP ini jelas sangat luar biasa, di mana Polri bisa melakukan edukasi sambil tetap mengedapankan prinsip pembuktian menurut hukum.

“VP ini bisa dijadikan peringatan dini bagi pengguna apakah konten yang diunggah itu melanggar atau tidak menurut UU ITE. Ini bagian dari proses edukasi juga kepada mereka yang berpotensi menjadi terlapor tindak pidana agar tetap bijak dan beretika di media sosial,” paparnya.

Selanjutnya, Muannas juga menilai bahwa keberadaan VP ini tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk menyampaikan isi pemikiran dan ucapan baik secara lisan maupun tulisan. Karena pola kerja VP tersebut sangat terstruktur dengan tahapan-tahapan yang jelas.

“Kalau soal merampas kebebasan berpendapat itu dianggap terlalu berlebihan, ingat, VP sebelum melakukan peringatan diminta dulu konten yang disoal kepada para ahli masing-masing. Apakah ada unsur fitnah, penghinaan, asusila, kebencian SARA, dan itu semua tindak pidana, jangan dimanipulasi sebagai kritik dan kebebasan berpendapat,” imbuhnya.

polisi virtual

Pos terkait