Muannas Alaidid Nilai Polisi Virtual Hadir Jawab Polemik UU ITE

muannas alaidid
Ketua Umum Cyber Indonesia, Habib Muannas Alaidid, SH.

VP jadi solusi polemik UU ITE

Lebih lanjut, Muannas Alaidid juga menilai, bahwa pembentukan VP juga sekaligus menjawab selama ini, bahwa ada kegelisahan sebagian orang atas penerapan UU ITE yang dinilai banyak disalahgunakan untuk mengkriminalisasi seseorang, pasal-pasal yang dinilai multi-tafsir, tuduhan muatan pasal karet dan sebagainya, sehingga berakibat menimbulkan kegaduhan karena belakangan malah jadi tren saling lapor-melaporkan, sehingga dirasa banyak kalangan sudah tidak sehat, maka perlu didudukan kembali.

Bacaan Lainnya

Pernyataan ini juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan terbitnya Surat Edaran (SE) bernomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Muannas menegaskan bahwa prinsip kebebasan di media sosial juga sama dengan prinsip kebebasan di kehidupan nyata, di mana masyarakat bisa menyampaikan isi pikiran dan ucapan baik secara lisan maupun tertulis tanpa mengabaikan kebebasan dan hak orang lain.

“UUD kita juga tidak menganut kebebasan membabi buta seperti itu tapi kebebasan yang dibatasi, apalagi media sosial itu ruang publik bukan ruang privat, semua ada aturan dan etika, tidak hanya di dunia nyata termasuk di dunia maya,” tutur Muannas.

Saring sebelum sharing

Selanjutnya, Muannas kembali mengingatkan kepada siapapun pengguna akun sosial media untuk bisa bijak dalam bersikap di ruang publik yang namanya internet dan media sosial.

“Saat kita bertingkah seolah (media sosial) itu ruang privat, itulah awal malapetaka yang membawa kita ke berbagai persoalan sosial, bisa dihujat banyak orang, bahkan dibully, bahkan hingga ke persoalan hukum pidana yakni diancam dengan UU-ITE pasal 27 tentang pencemaran nama baik,” terang Muannas.

Karena media sosial itu ruang publik, ia meminta agar masyarakat bisa bertingkahlaku sebagaimana kita berada di ruang publik. Contohnya saja, pada saat akan mengunggah konten tertentu maupun nge-tweet, maka ingatlah bahwa di hadapan kalian ada orang lain yang akan menyaksikan bahkan bisa mengikutinya.

“Boleh saja nge-tweet atau posting secara spontan untuk hal-hal yang biasa-biasa saja. Namun, karena ada beberapa hal yang perlu dipikir dulu sebelum ditumpahkan ke publik, terutama jika hal tersebut berpotensi menyinggung orang lain atau institusi,” tandasnya. “Karena media sosial itu ruang publik, maka etika dan hukum di media sosial sama saja dengan etika sosial dan hukum yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari,” sambungnya.

Perlu dukungan masyarakat

VP ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika tidak mendapatkan dukungan moril dari masyarakat Indonesia, sehingga pelanggaran hukum di media sosial dan internet tidak semakin merajalela, kemudian hoaks dan konten disinformasi tak lagi masif muncul.

“Yang lebih penting kita berharap, semoga VP tetap bisa menjaga netralitas dan obyektifitas aparat dalam menjalankan tugas serta kontrolnya. Tentu kita berharap VP juga dapat menjangkau seluruh pengguna medsos di Indonesia yang totalnya hampir hari ini mencapai 197 jutan pengguna,” pungkasnya. [NOE]

Pos terkait