Illegal Mining Jadi Persoalan Serius Sektor Pertambangan Nasional

  • Whatsapp
IMG 20210625 WA0005

Jakarta, Inisiatifnews.com – Pertambangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan sorotan serius dari berbagai kalangan. Apalagi di era pandemi Covid-19, seharusnya sektor ini menjadi salah satu yang memberikan kontribusinya pada pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat.

Namun faktanya, banyak sekali pertambangan ilegal (illegal mining) yang menjadi persoalan serius, sehingga potensi pendapatan negara tidak tercapai di sana.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Pipit Rismanto.

Dalam webinar nasional bertemakan “Evaluasi Sektor Pertambangan di Tengah Maraknya Illegal Mining”, ia mengatakan, bahwa sektor pertambangan di Indonesia memiliki banyak masalah kompleks, yang seharusnya di masa pandemi Covid-19 sektor ini memberikan kontribusi bagi perekonomian.

“Dari permasalahan pertambangan yang berhasil diinventarisir oleh kepolisian, permasalahan lebih banyak pada soal tata kelola yaitu penerbitan izin diawal,” kata Brigjen Pol Pipit dalam acara Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), Kamis (24/6/2021).

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa, di dalam menentukan tata ruang juga sering terjadi permasalahan, yang seharusnya diperlukan kompetensi tertentu agar tidak terjadi pelanggaran. Inilah sebagian permasalahan-permasalahan yang menurutnya ditemukan oleh kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

“Kita tidak bisa menyalahkan proses penegakan hukum yang lemah saja, namun yang perlu dipertanyakan juga soal proses penerbitan izin pertambangan,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan, banyaknya temuan hasil penyidikan dan penyelidikan oleh Kepolisian, persoalan praktik illegal mining ini acap kali bermula dari hasil rekomendasi pemerintah setempat.

“Di daerah misalnya, seharusnya praktek penambangan diawali adanya rekomendasi teknis dari pemerintah setempat, namun hal ini tidak dilakukan. Endingnya yang disalahkan adalah penegak hukum,” terangnya.

Pipit menambahkan, terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mengalami transformasi yang awalnya mengejar keadilan retributif juga harus mengejar keadilan yang restoratif. Polri menganggap penegakan hukum sebagai alternatif terakhir.

“Kami memandang pertambangan ini juga harus bermanfaat bagi masyarakat ditengah pandemi. Kami mencermati kebijakan pemerintah maupun arahan bagaimana proses pertambangan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama sisi lapangan kerja, CSR dan lainnya serta bermanfaat bagi negara di sektor pajak dan lingkungan,” terang jenderal polisi berpangkat bintang satu itu.

“Ini menjadi konsen kami bagaimana sektor pertambangan ini bermanfaat untuk tiga hal tersebut,” pungkasnya. []