Edhy Prabowo Hanya Dituntut 5 Tahun Muannas Alaidid KPMH: Ada Aroma Mafia Hukum

  • Whatsapp
Muannas Alaidid
Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid SH CTL menilai, bahwa tuntutan Jaksa KPK 5 tahun terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menciderai keadilan publik.

“Tuntutan Jaksa hanya 5 tahun terhadap Edhy Prabowo menciderai keadilan publik, Jaksa KPK tidak serius, mengecewakan dan bisa bikin memantik kemarahan publik,” kata Muannas Alaidid, Rabu (30/6/2021).

Bacaan Lainnya

Dengan tuntutan yang dianggapnya sangat ringan itu, ia menduga bahwa ada yang tidak beres terhadap penanganan perkara hukum mantan politisi Partai Gerindra itu.

“Saya juga mencium aroma mafia hukum di balik rendahnya tuntutan ini. Padahal terbukti Pasal 12 A UU Tipikor yang maksimal hukuman seumur hidup dan paling rendah 4 tahun, ini Edhy Prabowo cuma dituntut 5 tahun,” ujarnya.

Karena tindak pidana yang dijeratkan kepada Edhy Prabowo dilakukan saat ia menjabat sebagai pejabat negara, maka seharusnya hukumannya jauh lebih berat.

“Semestinya dituntut maksimal dengan pemberatan ditambah 1/3 dari hukuman orang biasa, karena Edhy Prabowo saat melakukan korupsi adalah pejabat publik, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, bagwa Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa meyakini terbukti menerima 77 ribu dolar AS dan Rp24,625 miliar sehingga total-nya mencapai sekitar Rp25,75 miliar dari para pengusaha pengekspor benih benur lobster (BBL) terkait pemberian izin budi daya dan ekspor.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP,” kata JPU KPK Ronald Worotikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan,” lanjut Ronald.

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Edhy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN dan terdakwa Edhy selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai menteri tidak memberikan teladan yang baik. []

Pos terkait