Soal Tanah Bodong, Muannas Alaidid Yakin KPK Periksa Anies dan Anggota DPRD DKI

  • Whatsapp
Muannas Alaidid
Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid, SH, CTL.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Habib Muannas Alaidid, SH, CTL menilai bahwa ada persoalan besar di balik program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, salah satunya adalah program rumah DP (down payment) Rp 0.

Persoalan ini kata Muannas terletak pada sisi pembelian lahan untuk pembangunan tower-tower rumah DP 0 Rupiah tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurut Muannas, tak mungkin seluruh rangkaian proses terhadap program rumah DP 0 Rupiah, Gubernur Anies hingga para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta tak mengetahuinya.

“DP 0 Rupiah ini program kampanye, dari sejak aturan pembelian lahan sampai penggunaaan anggaran tak ada alasan Gubernur dan Dewan tak tahu menahu,” kata Muannas, Selasa (13/7/2021).

Oleh karena itu, Muannas pun berharap besar penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memanggil pihak-pihak terkait dengan program DP 0 Rupiah tersebut, termasuk Gubernur Anies untuk mendapatkan keterangan jelas tentang program tersebut.

“Panggil mereka semua, pasti terbongkar,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang dan satu perusahaan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Para pihak yang sudah ditetapkan tersangka tersebut yakni Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles.

Selain itu, ada juga Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

KPK membeberkan pembelian lahan di Munjul melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian, serta diduga terjadi permainan harga dan mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Jakarta, Michael Victor Sianipar meminta agar kasus jual beli tanah di Munjul bisa ditangani serius oleh lembaga antirasuah.

“Kasus ini harus segera dibongkar agar KPK bisa segera sita kembali kerugian negara dan uangnya bisa kita gunakan untuk tanggap darurat Pandemi Covid-19 di Jakarta,” kata Michael, Senin (12/7).

Untuk membongkar seluruh pihak yang terkait dan diuntungkan dari kasus tersebut, Michael pun meminta agar KPK memanggil semua pihak yang berkaitan tersebut. Baik dari Gubernur hingga DPRD DKI Jakarta yang ia duga kuat sangat tahu prosesnya.

“Sekalipun itu Gubernur Anies ataupun anggota DPRD semua harus siap dipanggil dan memberi keterangan karena rakyat jelas dirugikan dari korupsi ini,” pungkasnya.

Pos terkait