Majelis Rakyat Papua Tarik Berkas Sengketa Lawan Presiden di MK

  • Whatsapp
MK
Sidang MK tentang sengketa Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terhadap UU Otonomi Khusus Papua.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah menarik kembali permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) melawan Presiden Republik Indonesia.

Penarikan permohonan SKLN tersebut dilakukan pada sidang perdana Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (21/7/2021).

Bacaan Lainnya

Salah seorang kuasa para pemohon, Rita Kolibonso membacakan penegasan penarikan permohonan perkara SKLN oleh pihaknya.

“Alasan penarikan permohonan perkara SKLN ini karena para pemohon merasa permohonan yang diajukan sudah tidak relevan lagi untuk diperiksa dan diputus oleh MK,” kata Rita hari ini.

Sebelumnya, MRP dan MRPB mempermasalahkan usulan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Untuk diketahui pula, bahwa UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 19 Juli 2021 lalu.

Sebelumnya, Para Pemohon mendalilkan, terkait dengan inisiatif pemekaran wilayah dan inisiatif dan/atau pengusulan perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 merupakan kewenangan yang dimilki oleh MRP, bukan pemerintah pusat.

Sesuai dengan hak kewenangan yang diberikan oleh Pasal 77 UU a quo, terkait usul perubahan UU Nomor 21 tahun 2001 para Pemohon telah melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua yang telah dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun dengan melibatkan seluruh komponen orang asli Papua.

Bahwa susunan kedudukan, keanggotaan dan wewenang para Pemohon diatur lebih lanjut dalam UU 21 tahhn 2001, dengan demikian para Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

Menurut para pemohon, dikeluarkannya Surat Presiden Nomor R-47/Pres/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPR perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan melakukan revisi terbatas terhadap Pasal 1 huruf (a), Pasal 34 dan Pasal 76 UU 21 tahun 2001 sama sekali belum melalui proses usulan dari rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP.

RUU tersebut, menurut para Pemohon juga bukanlah aspirasi rakyat Papua yang disampaikan melalui MRP dan DPRP melainkan usulan Pemerintah secara sepihak tanpa mendengarkan aspirasi Rakyat Provinsi Papua melalui Rapat Dengar Pendapat. Para Pemohon berpendirian, RUU tersebut bertentangan dengan semangat undang-undang otonomi khusus yang memberikan kewenangan khusus kepada rakyat Provinsi Papua untuk mengevaluasi dan mengusulkan perubahan UU Otonomi Khusus secara menyeluruh dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan demi menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokratisasi dan kesejahteraan rakyat Papua.

Permohonan Maaf

Dalam persidangan tersebut, Aswanto juga meminta maaf atas penundaan sidang serta menjelaskan alasan penundaan persidangan SKLN yang semula dijadwalkan pada 5 Juli 2021 menjadi 21 Juli 2021.

Alasannya, pertama karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kedua, yakni karena ada kondisi objektif yang tidak memungkinkan menggelar persidangan di MK.

“Karena ada salah seorang Hakim Konstitusi yang dinyatakan positif Covid-19 dan sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Kemudian Sekretaris Jenderal MK juga dinyatakan positif Covid-19. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aktif kembali berkantor. Selain itu ada 20 staf Kepaniteraan MK yang dinyatakan positif Covid-19,” jelas Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. (*)

Pos terkait