Mahasiswa Hukum Minta Novel Tak Seret Ombudsman dan Komnas HAM Bermain Politik

  • Whatsapp
gurun arisastra
Forum Pemuda Mahasiswa Hukum Indonesia saat menggelar konferensi pers di Jakarta.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Koordinator Forum Pemuda Mahasiswa Hukum Indonesia, Gurun Arisastra menilai bahwa Novel Baswedan dan para pegawai KPK yang tidak lolos dalam assesmen peningkatan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menyeret dua lembaga negara, yakni Ombudsman RI dan Komnas HAM ke ranah politik praktis.

“Novel Baswedan dan kawan-kawannya sudah serta merta melakukan upaya-upaya politik praktis dalam merespon hasil keputusan TWK yang dikeluarkan KPK,” kata Gurun kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Bacaan Lainnya

Ia menyebut, Novel dan kawan-kawannya terus melakukan intervensi agar Ombudsman dan Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan jabatannya di lembaga antisaruah itu. Akibatnya, situasi disharmoni antar lembaga pun tercipta.

“Novel Baswedan cs mengajukan pelaporan kepada lembaga Ombudsman dan Komnas HAM yang telah membuat kegaduhan dengan narasi-narasi pembenturan antar lembaga, sehingga Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut Gurun, persoalan antara KPK dengan para pegawainya yang tidak lolos dalam TWK bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), melainkan perkara administrasi belaka.

“Sikap tindak dari Komnas HAM yang menyurati Presiden Joko Widodo adalah bentuk ketidak-elokan dari lembaga negara. Dalam hal ini putusan tersebut berupa administrasi negara bukan pada Pelanggaran HAM,” tandasnya.

Oleh karena itu, Gurun pun memperingatkan kepada Novel Baswedan dan rekan-rekannya untuk tidak lagi melakukan politik kotor dengan sengaja membenturkan antar lembaga negara.

“Kami meminta Novel Baswedan dan kawan-kawannya untuk stop semua politik kotor yang mereka mainkan untuk membodohi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gurun mengharapkan agar Komnas HAM tidak ikut terjebak di dalam permainan politik praktis Novel Baswedan dan kawan-kawannya itu.

Pun jika Komnas HAM bergerak, maka kepentingannya bukan memihak kelompok tertentu saja, namun lebih kepada kepentingan yang lebih luas.

“Meminta Komnas HAM untuk tidak ikut dalam politik Praktis Novel Baswedan dan kawan-kawannya dengan memberikan hasil rekomendasi memihak,” ucapnya.

Pos terkait