MK Sebut TWK Sah Konstitusional, SDR Minta Semua Patuh

  • Whatsapp
Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyebut, bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan asesmen alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sah secara hukum dan konstitusi.

Hal ini disampaikan oleh Hari menyusul hasil sidang putusan gugatan KPK Watch Indonesia yang menilai TWK inkonstitusional, sekaligus meminta agar 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam seleksi TWK segera diangkat menjadi ASN.

Bacaan Lainnya

Dimana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan TWK pegawai KPK adalah sah dan konstitusional. Dengan demikian, putusan MK ini adalah akhir dari polemik apakah TWK KPK sah atau tidak. Sekaligus Hari menyebut putusan MK harus dipatuhi oleh semua pihak karena sifatnya final dan mengikat.

“Putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya seluruh warga negara Indonesia wajib menjalankannya,” kata Hari kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Hari menambahkan, ASN secara filosofis dan ideologis memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila. Sementara itu, TWK merupakan salah satu perangkat untuk menilai parameter tersebut.

Menurut Hari, ASN dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya juga terikat dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5 tahun 2014 tentang ASN, yang pada akhirnya akan berujung pada kewajiban utama sebagai ASN yakni setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah.

“Jadi dengan adanya putusan MK ini, sudah tidak ada jalan konstitutif lain untuk mengganggu-gugat TWK. Warga negara RI, terutama para penggugat wajib mentaati,” pungkasnya.

Pos terkait