Muannas Alaidid Tegaskan Perusakan Properti Orang Lain itu Pidana

  • Whatsapp
Masjid Ahmadiyah di Sintang
Penampakan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Sintang yang dirusak oleh warga.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid menegaskan, bahwa tidak bisa dibenarkan dengan dalil apapun aksi perusakan dan ancaman pembunuhan.

Konteks yang disampaikan Muannas adalah terkait dengan kasus perusakan masjid dan sarana milik jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.

Bacaan Lainnya

Karena menurutnya, insiden semacam itu adalah wujud dari pelanggaran pidana.

“Kekerasan, pengrusakan dan main hakim sendiri baik ancaman terhadap nyawa bahkan harta benda oleh warganegara satu terhadap warganegara lainnya itu pidana,” kata Muannas, Sabtu (4/9/2021).

Ia menyebut bahwa negara yang memiliki instrumen hukum harus hadir untuk menyikapi persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan menindak tegasnya.

“Negara mesti hadir tindak tegas mereka,” ujarnya.

Persoalan aliran kepercayaan kegamaan Jemaat Ahmadiyah memang menuai polemik tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia.

Namun bagi Muannas, sudah ada kebijakan pemerintah untuk menyikapi hal semacam itu.

“Persoalan keyakinan Ahmadiyah sudah selesai, ada SKB 3 menteri, kita hormati meski mungkin tuai polemik,” paparnya.

Namun meski ada yang mempercayai ajaran keagamaan jemaat Ahmadiyah adalah salah dan koridor syariat agama, namun kesalahan mereka tidak bisa serta merta memberikan peluang umat Islam lainnya melakukan aksi kekerasan.

Jika ada yang melakukan kekerasan, ancaman hingga terhadap kelompok jemaah Ahmadiyah, maka negara harus memberikan perlindungannya dalam konteks kemanusiaan.

“Tangkap dan proses hukum semua pelaku yang terlibat, Negara tak boleh biarkan bila tak mau peristiwa main hakim sendiri seperti ini jd preseden buruk dan terulang di tempat lain,” tegasnya.

Pos terkait