Di Depan LSM dan Pakar Hukum, Mahfud Bicara Restorative Justice

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD mengatakan, bahwa pemerintah memiliki semangat bahwa hukum harus menjadi alat membangun harmonisasi dan ketenangan di kalangan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa hukum jangan sampai malah membuat kegaduhan dan susah bagi masyarakat. Olahe karena itu, pemerintah mengeluarkan restorative justice.

Bacaan Lainnya

Demikian disampaikan Menko Polhukam saat berdialog membahas permohonan amnesti untuk Saiful Mahdi, dengan Istri dari Saiful Mahdi, Dian Rubianty, Direktur LBH Banda Aceh Syahrul Putra, dan Damar Juniarto dari Safenet. Hadir pula sejumlah akademisi, yaitu Zainal Arifin Mochtar (UGM), Herlambang (Unair) dan Niā€™matul Huda (UII).

Dialog berlangsung secara daring pada Selasa (21/9). Menko Polhukam didampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej, Para Staf Khusus, dan Deputi Bidang Penegakan Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo.

Pada dialog tersebut, Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa ada problem dengan stuktur penegakan hukum UU ITE. Sedangkan Dian Rubianty mengatakan bahwa suaminya tidak kunjung selesai dihukum. Ia kini sudah 18 hari di Lapas dan meskipun Lapas sudah setuju memfasilitasi mengajar, nama Saiful Mahdi sudah dihapus dan tidak lagi terdaftar sebagai pengajar di Universitas Syah Kuala, Aceh.

Direktur LBH Banda Aceh Syahrul Putra memaparkan perlakuan yang menurutnya tidak adil. Sejak dari awal Saiful Mahdi diproses dan dilaporkan ke Kepolisian dan dalam persidangan.

Padahal menurutnya, yang dikritik bukan orang dan pribadi, namun kritik protes atas kejanggalan. “Dan ini dalam rangka mencari kebenaran sebagaimana insan akademis,” ujar Syahrul.

Sedangkan Damar Juniarto dari Safenet mengulas beberapa kasus mirip serupa. “Dosen-dosen yang mengkritik kebijakan kampus dan terkena pasal Undang-undang ITE. Seharusnya tidak bisa dipidana tetapi dalam prakteknya bisa mengalami proses pidana,” ujarnya.

Menanggapi berbagai pernyataan dan pandangan itu, Mahfud memaparkan, pemerintah sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi menginginkan hukum harus menjadi alat membangun ketenangan. Maka pemerintah mengeluarkan restorative justice, yang kemudian Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengeluarkan hingga delapan peraturan agar tidak mudah menghukum orang.

Karena dalam hukum pidana, kerap terjebak syarat formal. Asal kriteria dan unsur pidana terpenuhi maka seringkali hakim, jaksa dan polisi tetap memaksakan menghukum.

Namun Menko Mahfud menekankan, kasus yang dialami Saiful terjadi pada 2019, sedangkan kebijakan pemerintah tentang restorative baru diterapkan 15 Februari 2021.

“Saat itu atas perintah Presiden pada Rakernas TNI-Polri di Istana Negara, yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang belum lama ini dikeluarkan. Kemudian Rancangan Undang-Undang berdasarkan SKB tersebut baru saja berhasil dimasukkan ke Program Legislasi Nasional,” ujar Mahfud.

Sehingga tidak ada yang bisa disalahkan atas dasar hukum formal, para aparat penegak hukum yang membawa kasus ini ke pengadilan. Namun Mahfud menilai, permohonan amnesti ini adalah sesuatu yang layak. Mahfud mengatakan telah mendengarkan semua masukan dan akan menindaklajuti secepatnya.

“Kita akan memproses, mudah-mudahan bisa secepatnya. Karena keputusan amnesti ada di Presiden. Semoga tidak membutuhkan waktu yang lama,” ujar Mahfud.

Untuk informasi, Saiful merupakan dosen yang dipenjara setelah mengirim pesan di grup WhatsApp yang mengkritisi proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh. Ia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta atas tuduhan pencemaran nama baik.

Pos terkait