Edhy Prabowo Divonis Penjara 9 Tahun, Mahfud MD : Ini Berita Baik

  • Whatsapp
Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menyambut baik ditambahnya hukuman eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Diketahui, hukuman Edhy diperberat dari yang tadinya 5 tahun menjadi 9 tahun penjara pada tingkat banding, di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Bacaan Lainnya

Mahfud berharap agar kesadaran kolektif terkait bahaya korupsi yang mengganggu kedaulatan negara bisa semakin baik.

“Ini berita baik. Mudah-mudahan kesadaran tentang bahayanya korupsi terhadap sendi kedaulatan negara menjadi kesadaran kolektif di Mahkamah Agung,” tutur Mahfud melalui akun media sosial Twitter pribadinya, Kamis (11/11).

Di medsos, Mahfud juga menjawab pertanyaan warganet soal nasib daripada koruptor lain apakah akan bernasib sama. Dia menegaskan, urusan persidangan bukan menjadi wewenangnya. Sebab, sambung Mahfud menjadi bisa memutuskan segala sesuatu terkait hukum adalah tugas dari MA sepenuhnya.

“Kalau vonis pengadilan, jangan tanya kasus-kasus lain kepada saya. Yang berwenang memutus itu sepenuhnya MA, saya menyambut baik vonis ini sebagai hormat dan harapan kepada MA,” ungkapnya.

“Tapi saya tak boleh ikut campur terhadal kewenangan MA dalam menilai dan memutus. Kita dukung dan doakan MA agar tegas seperti ini. Tribute,” pungkas Mahfud.

Kejati DKI perberat hukuman Edhy Prabowo

Perlu diketahui, bhawa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menjadi sembilan tahun penjara. Hukuman tersebut terkait kasus suap ekspor benih lobster atau benur.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menyatakan, Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Putusan tersebut tindak lanjut dari banding yang diajukan oleh pihak Edhy Prabowo.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp400.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” dikutip dari laman Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/11).

Majelis Pengadilan Tinggi DKI juga menambahkan hukuman pengganti, yakni jika Edhy Prabowo tidak dapat membayar uang pengganti senilai Rp9,6 miliar dan US$ 77.000 diganti dengan hukuman yang semula dua tahun kurungan menjadi tiga tahun kurungan.

Pos terkait