Eddy Hiariej Sepakat Konsumen Prostitusi Dipidana

Eddy Hiariej
Wamenkumham RI, Prof. Edward Omar Syarif Hiariej.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Wamenkumham Republik Indonesia Prof Dr Edward Omar “Eddy” Sharif Hiariej, SH, MH, ternyata setuju agar konsumen prostitusi artis juga dipidana. Hal itu disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum ia menjadi Wamenkumham.

Pendapat itu diutarakan saat Eddy menjadi ahli untuk muncikari artis Robby Abbas. Di mana Robby dihukum 16 bulan penjara di kasus muncikari artis dengan dikenai Pasal 296 KUHP pada 2015.

Bacaan Lainnya

Robby tidak mau masuk penjara sendirian. Ia juga berharap konsumen yang menikmati artis yang ia jajakan juga masuk penjara. Namun, Robby terbentur Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 yang hanya memidanakan muncikari, sedangkan penikmatnya tidak bisa dipenjara. Pasal itu berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506:

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Baca juga: Komnas Perempuan Desak Polisi Ungkap Konsumen Cassandra Angelie
Robby kemudian meminta Eddy menjadi ahli untuk mendukung idenya. Eddy setuju dengan isu yang diajukan Robby.

“Berdasarkan hal-hal yang telah ahli uraikan di atas, adapun kesimpulannya bahwa Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP bertentangan dengan kepastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, kecuali pasal-pasal a quo juga dimaksudkan untuk menjerat mereka yang berbuat cabul,” demikian bunyi pendapat Eddy yang dikutip dari putusan MK, Minggu (2/1/2022).

“Pasal-pasal a quo (ketentuan Pasal 296 KUHP dan ketentuan Pasal 506 KUHP) selain bersifat diskriminatif dan tidak menjamin kepastian hukum, pasal-pasal ini juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan secara sosiologis bertentangan dengan adat ketimuran maupun norma-norma yang ada dalam agama-agama yang dianut di Indonesia, dan oleh karenanya pasal-pasal a quo (ketentuan Pasal 296 KUHP dan ketentuan Pasal 506 KUHP) harus dinyatakan tidak berlaku atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” sambung Eddy.

Pos terkait