PB SEMMI Laporkan Edy Mulyadi ke Bareskrim Polri

LP
Surat LP yang dilakukan PB SEMMI ke Edy Mulyadi di Bareskrim Mabes Polri.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melaporkan Edy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait pernyataan di YouTube tentang Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

“Ya kami tadi sore kami mendampingi Ketum PB SEMMI Bintang Wahyu Saputra telah laporkan Edy Mulyadi di Bareskrim Polri terkait pernyataannya di YouTube menyinggung Kalimantan Timur,” kata Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra di Jakarta kepada wartawan, Selasa (25/1) dini hari.

Bacaan Lainnya

Gurun beralasan bahwa organisasinya melaporkan Edy Mulyadi ke Polisi karena menganggap pernyataannya berpotensi merusak persatuan atau memecah belah bangsa.

“Pernyataan Edy ini dapat mengarah ke ujaran kebencian, penghinaan karena merendahkan suatu wilayah dan berita hoaks. Maka Pertimbangan kita secara sosiologis, perbuatan Edy Mulyadi berpotensi dapat merusak persatuan atau memecah belah bangsa. Ini berbahaya,” jelasnya.

Gurun menambahkan, bahwa secara psikologis pernyataan Edy Mulyadi cenderung membangun narasi kebencian bukan kecerdasan.

“Seharusnya sebagai tokoh publik beliau membangun narasi yang cerdas, membangun kecerdasan bangsa bukan kebencian. Itu sampai bilang tempat jin buang anak, terus menyebut-nyebut China, lalu di sana penghuninya kuntilanak dan genderuwo. Lalu juga Azam Khan mengatakan monyet. Ini sekali lagi kami sampaikan luar biasa berbahaya dampak psikologisnya bagi masyarakat,” paparnya.

Laporan Bintang Wahyu Saputra tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dengan terbitnya surat bernomor LP/B/0031/I/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 24 Januari 2022.

Kemudian, Gurun juga menyampaikan secara hukum, bahwa organisasinya melaporkan Edy Mulyadi atas tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Tindak Pidana Penghinaan/Ujaran Kebencian / Hatespeech (melalui media elektronik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 a ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Tindak Pidana Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Dalam pelaporan tersebut diserahkan barang bukti dalam bentuk flashdisk video pernyataan yang viral pada media elektronik dan media cetak.

Pos terkait