Edy Mulyadi Resmi Ditahan soal Kasus Tempat Jin Buang Anak

edy mulyadi
Edy Mulyadi saat akan diperiksa oleh Bareskrim Polri.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, bahwa mulai malam ini sampai 20 hari ke depan, Edy Mulyadi mulai menginap di Rutan Bareskrim Mabes Polri.

Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, serta telah ditetapkannya sekjen GNPF Ulama itu sebagai tersangka kasus ujaran “Tempat Jin Membuang Anak”.

Bacaan Lainnya

“Untuk kepentingan perkara dimaksud, terhadap tersangka EM, penyidik melakukan penangkapan dan penahan,” Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (31/1).

Polisi mengatakan, Bahwa Edy Mulyadi dikhawatirkan menghilangkan alat bukti serta melarikan diri. Ditambah lagi, ancaman pidana terhadap Edy di atas 5 tahun.

“Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Edy Mulyadi dijerat dengan Pasal berlapis, yakni Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 156 KUHP.

Pasal 28 UU ITE:

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45a UU ITE:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946:

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 KUHP:

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Pasal 156 KUHP:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500

Pos terkait