Patut Ditiru Nih, Dituduh Makan Pakai Duit Negara Menteri Prancis Mundur

Inisiatifnews – Seorang menteri senior kabinet di Prancis mengundurkan diri setelah dituduh makan malam lobster pakai duit negara. Adalah Francois de Rugy, menteri lingkungan hidup Prancis sekaligus sekutu dekat Presiden Emmanuel Macron ngundurin diri setelah hampir sepekan lebih kabar makan lobster pakai duit negara merebak di situs web sayap kiri Mediapart.

“Serangan dan hukuman mati tanpa pengadilan yang menargetkan keluarga saya memaksa saya untuk mengambil langkah mundur yang diperlukan,” ujar Fraoncois de Rugy seperti dilansir AFP Rabu (17/07/2019).

Bacaan Lainnya

Seperti diberitakan, Mediapart menerbitkan foto-foto de Rugy dan istrinya tengah menikmati makan malam mewah hidangan Hari Valentine.

Dalam foto tersebut, nampak sampanye dan lobster tersaji di meja makan dengan gelas kristal berkilauan di Hotel de Lassay, kediaman resmi ketua Majelis Nasional Prancis, dan istri de Rugy Severine. Nampak foto keduanya tersenyum di samping botol anggur Mouton-Rothschild 2004 dengan harga US$ 560 atau setara Rp 7,8 juta.

Website media sayap kiri ini menuding, keduanya makan pakai duit negara hasil dari para pembayar pajak. Tak sampai di situ, De Rugy disebut menyewa apartemen di dekat kota asalnya Nantes, Prancis Barat, yang disewanya dengan tarif khusus ditujukan untuk pekerja berpenghasilan rendah.

Selain itu, dalam laporannya, pengering rambut seharga 500 euro dibeli oleh istri de Rugy dengan biaya publik dan renovasi apartemen pemerintah mereka dengan biaya 63.000 euro.

Temuan ini semakin melemahkan dukungan politik Presiden Emmanuel Macron yang disebut publik Prancis sebagai “Presiden Orang Kaya”. Macron berjuang habis-habisan memperbaiki citranya selama enam bulan protes Rompi Kuning berlangsung.

Pekan lalu, De Rugy telah membantah kabar ini. Ia mengaku alergi terhadap lobster dan tidak suka dengan sampanye. Sebab, keduanya membuatnya sakit kepala.

Macron sebelumnya juga membela De Rugy yang bergabung dengan Macron sejak awal membantunya nyapres pada tahun 2017. “Saya tidak membuat keputusan berdasarkan laporan ini, tetapi berdasarkan fakta, kalau tidak kita akan berubah menjadi Republic of Denunciation (Republik Penyangkalan).” (FMM)

Pos terkait