Inisiatifnews – Sejumlah Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Dalam aksinya, mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
“Hari ini tuntutan masyarakat dan mahasiswa masih belum digubris oleh pemerintah. Mereka dipilih oleh rakyat, tapi tuntutan rakyat tidak didengar. Sekarang ini, pemerintah malah menaikan iuran BPJS. Padahal kesehatan rakyat harus ditanggung oleh pemerintah,” kata koordinator BEM SI Wilayah Se- Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit saat berorasi di depan gedung Kemenkes, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).
Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin, Basit menilai bahwa rakyat masih mengelu-elukan kesejahteraan dalam hidup. Dan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di seluruh kelas itu, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu membuat rakyat Indonesia sengsara.
“Pemerintah saat ini kita lihat tidak mampu memenuhi kesejahteraan rakyat ini malah menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Untuk menyikapi protesnya itu, Basit mengatakan sudah melayangkan surat audiensi dengan Menteri Kesehatan. Namun setelah lama ditunggu pihaknya tak kunjung mendapatkan respon sehingga memancing elemennya itu untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa.
“Kemarin kita sudah minta audiensi, tapi tidak ada jawaban. Oleh karena itu, hari ini mahasiswa kembali turun ke jalan,” tutur Basit.
“Hari ini merupakan gerakan yang kesekian kalinya dari mahasiswa, dan gerakan ini merupakan dari suara rakyat indonesia,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Universitas Yarsi, Syukur menilai bahwa gaji yang diterima oleh direksi BPJS Kesehatan tidak pantas dalam kondisi keuangan lembaga penyelenggara jaminan sosial oleh pemerintah pusat itu tengah mengalami defisit.
“Hari ini saya memgutip dari beberapa sumber, BPJS selalu menimbulkan defisit. Berapa besaran gaji yang diterima petinggi BPJS bisa sampai dua dan tiga digit, apakah itu pantas di tengah selalu defisitnya BPJS,” ujarnya. []
