Pemerintah Didesak Kaji Ulang Intensif Tenaga Medis di KMK 392/2020

  • Whatsapp
cleaning service
Salah satu petugas kebersihan (cleaning service) di salah saru Rumah Sakit di Indonesia. [foto : Ilustrasi]

Inisiatifnews.com – Di masa pandemi COVID-19, Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya dalam penanganan melawan virus corona, salah satunya adalah mengenai insentif tenaga kesehatan.

Sebagai upaya untuk kesejahteraan tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19, awal bulan April Kementerian Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020 (KMK No 278/2020) tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Bacaan Lainnya

Namun, diawal Juni peraturan tersebut direvisi dan diganti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392 Tahun 2020 (KMK No 392/2020), dimana perbedaan peraturan tersebut hanya dalam proses verifikasinya. Dalam KMK No 392/2020, Kemenkes memudahkan dalam proses verifikasi yang awalnya harus melalui Kemenkes, dalam KMK No 392/2020 verifikasi oleh Dinas Kesehatan Daerah tersebut.

Terkait dengan Kepmenkes Nomor 392 tahun 2020 tersebut, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP FARKES/R) Idris Idham menilai bahwa regulasi tersebut memiliki unsur diskriminatif.

“Ada diskriminatif dalam isi regulasi tersebut. Salah satunya menegenai siapa yang mendapat insentif tenaga kesehatan, dalam KMK tersebut yang mendapat adalah tenaga kesehatan di mana disebutkan dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, dan tenaga medis lainnya,” kata Idris Idham dalam siaran persnya, Kamis (30/7/2020).

“Dalam KMK tersebut juga dijelaskan bahwa khusus Rumah Sakit Swasta yang mendapatkan insentif adalah yang menangani langsung pasien COVID-19, yaitu yang ada di zona merah seperti IGD, ruang isolasi COVID-19, HCU/ICU/ICCU,” imbuhnya.

Atas dasar itulah, Idris Idham mengungkapkan bahwa jelas ada diskriminasi dalam regulasi tersebut, yaitu diskriminasi antara pekerja di sektor Rumah Sakit. Bahwa para pekerja di rumah sakit itu bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi ada pekerja lain seperti administrasi, staff lain, dan cleaning service. Pekerjaan mereka juga tidak kalah berisikonya dengan tenaga medis. Lalu mengapa mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah bekerja dengan penuh kecemasan dan risiko tersebut.

“Dan mereka pun bekerja di dalam zona merah seperti IGD, ruang isolasi COVID-19. Pekerja ini pun punya resiko yang sama dengan tenaga kesehatan lain yang bekerja dalam stau unit di zona merah,” ujarnya.

Agar hal ini tidak terjadi polemik di masyarakat, Idris Idham mendesak Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 392 tahun 2020 dan menyelesaikan masalah tersebut supaya pekerja rumah sakit seperti administrasi, staff lain, dan cleaning service yang sama langsung berhadapan dengan pasien COVID-19 dalam zona merah mendapatkan hak yang sama.

Idris Idham juga meminta kepada Pemerintah melalui instansi di bawahnya yang berkaitan langsung dengan proses verifikasi insentif karena ini mengambil dari Anggaran Negara (APBN), agar bisa transparansi dalam hal memberikan informasi menegenai insentif untuk Pekerja yang bekerja langsung menangani pasien COVID-19. [REL]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait