Mahfud Siap Jalankan Inpres Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
IMG 20200626 WA0013
Mahfud MD saat rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak di Jawa Timur di Surabaya, Jumat (26/6).

Inisiatifnews.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam Inpres tersebut Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pengendalian Covid-19 yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, baik dari pusat hingga daerah. Mereka diperintahkan bersinergi menangani wabah yang kini telah menjangkiti lebih dari 100 ribu warga Indonesia.

Bacaan Lainnya

Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaaan pendisiplinan di masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Mahfud MD pun berjanji akan menjalankan tugas memimpin komando koordinasi dan sinkronisasi penegakkan protokol kesehatan Covid-19 ini dengan maksimal. 

Dengan Inpres ini, harapannya pandemi Covid-19 terkendali. Semakin banyak warga yang disiplin menerapkan protokol kesehatan di lapangan untuk menekan angka kasus Covid-19. Mahfud pun mengungkapkan latar belakang Inpres terbit.

“Latar belakang dikeluarkannya Inpres ini untuk mengefektifkan upaya pemerintah menangani Covid-19. Sudah banyak upaya dilakukan, tetapi Covid-19 tidak melandai. Terus berkembang. Serangannya, penularannya, semakin massif. Meski daya bunuhnya kecil. Namun, banyak masyarakat yang belum sadar protokol kesehatan. Sehingga Presiden keluarkan Inpers. Untuk penegakan hukumnya, saya bertugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian,” ujar Mahfud saat menggelar konferensi pers daring untuk menjelaskan Inpres, Jumat (7/8/2020).

Hukum materiilnya, kata Mahfud, sudah tersedia. Masyarakat diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Setiap pertemuan dibatasi maksimal 40 persen kapasitas tempat. Protokol kesehatan ini diterapkan di semua daerah. Zona merah, akan lebih ketat. 

“Pengetatan pengawasan dan penegakan disesuaikan dengan zona suatu daerah,” ujar Mahfud. 

Sementara pendisiplinannya, ada empat kriteria. Pertama, lewat sosialisasi. Hal itu bisa dilakukan lewat poster atau buku yang berisi imbauan jaga jarak, cuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. 

Kedua, pendekatan persuasif. Kalau ada yang tidak melakukan protokol kesehatan, cukup diberitahu. 

Ketiga, tindakan administratif. Mahfud mencontohkan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, yakni menerapkan denda yang cukup besar untuk pelanggar. “Satu hari saja saya baca, pernah dapat Rp 400 juta. Tindakan administrasi lain yang bisa dilakukan misalnya push up, mengecat atau membersihkan fasilitas umum,” tambahnya.

Keempat, penegakan hukum pidana. Kata Mahfud, sanksi pidana telah diatur dalam UU kesehatan, UU Karantina Wilayah, dan Maklumat Kapolri. Namun hal ini hanya akan dilakukan jika pelanggar melawan petugas. 

“Saya tinggal mengoordinasikan antar lembaga. Awal minggu depan, saya akan segera mengumpulkan menteri terkait dan semua kepala daerah. Untuk berbicara, siapa yang menegakkan hukum dan bagaimana penerapan teknisnya di lapangan. Nanti pengetatan pengawasan dan penegakan disesuaikan dengan zona suatu daerah,” terangnya.

Diserahkan ke Daerah

Soal sanksi dalam penerapan pendisiplinan, Menko Polhukam menyerahkan kepada daerah masing-masing. Sebab, karakteristik masyarakat dan kultur di tiap daerah berbeda. 

“Ada yang cukup sosialisasi, ada yang sampai persuasi, administratif, hingga pidana. Diserahkan ke daerah saja. Itu makanya nanti kita koordinasikan semua,” ujar Mahfud. 

Mahfud memastikan tidak ada sanksi untuk daerah yang tidak menerapkan Inpres. Contohnya, Yogyakarta yang akan melakukan pendekatan kultural ketimbang memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. “Ya malah bagus. Selama orang masih bisa diajak bicara, tanpa ada penegakan hukum, tanpa sanksi, malah bagus,” tandas Mahfud. 

Butuh Pelibatan TNI

Soal pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Inpres tersebut. Menurutnya, terlalu berlebihan kalau dianggap akan ada pelanggaran HAM.

Mahfud mengingatkan, bangsa ini perlu persatuan untuk melawan Covid-19. Toh, TNI dan Polri sudah turun tangan membantu masyarakat selama pandemi Covid-19 melanda. 

“Dari pengawasan bantuan sosial supaya tak ada penyelewengan, hingga penegakan disiplin protokol kesehatan di lapangan,” tandas Mahfud.

“Saya akan rutin melaporkan perkembangan pelaksanaan Inpres Nomor 06 Tahun 2020 kepada Presiden,” pungkasnya.

Mahfud Orang yang Tepat

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meyakini, Mahfud mampu menjalankan tugasnya. Selama ini, menurut dia, Mahfud dikenal sebagai pribadi yang amanah, kompeten, dan kredibel. 

Track record eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bagus.

“Pak Mahfud sudah melakukan itu selama berpuluh-puluh tahun, dan itu visi-misi dieksekusi secara konsisten,” ujar Gus Nabil, sapaan akrabnya, kemarin. 

Menurutnya, pintar dan cerdas saja tidak cukup. Dibutuhkan pengalaman, komunikasi publik yang baik, rekam jejak, sekaligus intuisi tajam untuk menyiapkan langkah-langkah terbaik dalam pengupayaan penegakan protokol Covid-19. Mahfud memiliki semuanya.

“Maka beliau sosok yang tepat untuk mengemban tugas itu,” tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini. (INI)

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait