Ini Saran dr Tirta Atasi Konflik Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
IMG 20201122 095151
dr Tirta Mandira Hudhi.

Inisiatifnews.com – Youtuber dan pengusaha muda, dr Tirta Mandira Hudhi memberikan saran kepada pihak berwenang untuk menyudahi konflik penanganan pelanggaran protokol kesehatan yang salam ini dinilai salah urus.

Saran pertama adalah memberlakukan pendekatan sanksi hukum yang tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan. Namun pendekatan ini harus bisa dipastikan faktor keadilan untuk menghindari kecemburuan sosial antar masyarakat.

Bacaan Lainnya

Hanya saja, pilihan pertama ini tantangan terbesar ada di Kepolisian. Apakah mampu dengan melakukan pendekatan seperti ini, sementara dr Tirta sendiri tak yakin polisi mampu.

“Makanya sekarang pilihannya ada dua. Kalau kita tegas banget kepada semua hal, berarti kita menge-push polisi sebagai penegak hukum, bisa gak kepolisian? Capek nanti,” kata dr Tirta saat melakukan podcast bersama Deddy Corbuzier.

Atau menggunakan cara yang kedua, yakni melakukan pendekatan edukatif yang masif dan proaktif.

“Atau pilihan kedua, lu lihat pelanggaran apa yang paling banyak terjadi lu panggil tokoh-tokohnya, lu ajak edukasi, yuk kita ubah perilakunya,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang kedua ini, mantan anggota Satgas Covid-19 Nasional itu akan jauh lebih efektif karena menggunakan jalur komunikasi yang baik bisa.

“Lu libatin lah seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, artis, lu ajak edukasi lewat webinar. Itu lebih efektif. (Tanpa ada hukuman dan sanksi) bisa,” tandasnya.

Pun ada sanksi, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu menilai sanksi denda dan nyapu-nyapu jalanan dengan mengenakan rompi oranye ternyata tidak efektif.

Ia pun menyarankan ada 3 (tiga) opsi sanksi yang bisa diterapkan oleh Satgas Covid-19 kepada para pelanggar protokol kesehatan tersebut.

“Sanksinya hanya 3, (pertama) lu suruh tokoh-tokoh yang melanggar ini bantuin kerja-kerja relawan selama 2 minggu, relawan seneng dia juga ngerti,” tuturnya.

Kemudian ketika ada individu atau organisasi yang melalukan pelanggaran protokol kesehatan, yakni membuat acara dengan menghadirkan massa di luar ketentuan tanpa ketentuan protokol kesehatan yang sesuai, maka sanksinya adalah membiayai swab test kepada seluruh peserta yang datang ke acara tersebut.

“Kalau ada yang buat kerumunan lebih dari jumlah yang disepakati dan tidak sesuai protokol, suruh dia membayar biaya swab antigen sejumlah orang tersebut,” sebutnya.

Atau opsi sanksi ketiga, yakni meminta maaf kepada publik secara terbuka sebagai bentuk sanksi sosial.

“Yang ketiga, suruh dia minta maaf ke publik. Jadi kita berdayakan budaya minta maaf. Orang akan mikir, kalau gue melanggar gue akan disorot publik, jadi gak usah nyapu-nyapu. Gue udah bilang itu sejak bulan Agustus,” sarannya.

Ia pun memberikan contoh dalam kasusnya bersama Hollywing di bilangan Jakarta Selatan beberapa bulan lalu. Ia akhirnya mendapatkan sanksi tegas yakni dikeluarkan dari tim Satgas Covid-19 nasional serta meminta maaf secara terbuka kepada publik.

Walaupun sudah dijelaskan kepada publik bahwa kesalahan dirinya satu-satunya adalah foto bersama di Hollywing yang akhirnya menimbulkan perspektif negatif dari banyak masyarakat Indonesia, padahal kedatangan dia di sana sebetulnya untuk mengedukasi para pemilih resto bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang benar selama pandemi COVID-19.

“Kaya saya tragedi Hollywing, saya disikat 7 hari akhirnya gue minta maaf. Bupati Tegal juga minta maaf,” paparnya.

“Budaya defanse mechanism itu minta maaf dulu, terus kita bantuin relawan,” imbuhnya. [NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait