PPP : Vaksin Berbayar Bisa Bikin Kacau

  • Whatsapp
Vaksin Sinopharm
Sinopharm Vaccine.

Inisiatifnews.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Anas Thahir kesal dengan PT Kimia Farma yang mulai menjual vaksin Covid-19.

Apalagi menurutnya, vaksin berbayar untuk layanan mandiri belum pernah dibahas bersama dengan DPR RI.

Bacaan Lainnya

“Vaksin berbayar yang dijual bebas melalui Kimia Farma mulai 12 Juli 2021 kepada individu atau kepada setiap orang belum pernah dibahas dan disampaikan pemerintah bersama DPR,” kata Anas dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Dengan rencana vaksinasi berbiaya mandiri tersebut, Anas mengkhawatirkan akan memicu polemik tersendiri di kalangan masyarakat.

“Vaksin berbayar individual ini akan bikin kacau dan bisa membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk bermain-main di atas penderitaan rakyat yang sedang megap-megap melawan serangan Covid,” ujarnya.

Ia meminta wacana untuk vaksinasi berbayar ini ditinjau ulang dan jangan asal diberlakukan.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mensinyalir bahwa vaksinasi mandiri berbayar itu bisa menjadi ladang bisnis para penjual vaksin di tengah situasi pandemi.

“Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/202 tentang penetapan harga pembelian Vaksin hanyalah akal-akalan untuk melegalisasi jual beli vaksin dengan berlindung di balik kebijakan vaksin gotong royong, karenanya pelaksanaan vaksin berbayar harus ditinjau ulang,” tegasnya.

Sejauh yang ia tahu, vaksin gotong royong bukan jual beli vaksin. Melainkan gotong-royong para pengusaha untuk menghadirkan vaksin dan diberikan kepada masyarakat dan para karyawan mereka secara gratis.

“Yang dimaksud vaksin gorong royong karena vaksin tersebut dibeli oleh para pengusaha kemudian digratiskan untuk seluruh karyawannya,” tandasnya.

Hanya saja dengan munculnya wacana kebijakan pemberlakuan vaksinasi mandiri berbayar ini bisa memicu polemik baru di kalangan masyarakat tentang masih belum maksimalnya program vaksinasi pemerintah.

“Sebaiknya Pemerintah fokus melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi Nasional yang masih payah. Masih banyak hambatan yang perlu diselesaikan di lapangan, seperti program vaksinasi 1 juta dosis perhari sampai ini belum tercapai,” tutur Anas.

“Pengadaan vaksin juga baru tersedia 100 jutaan dosis dari kebutuhan lebih 400 juta dosis. Lalu kurangnya tenaga pelaksana Vaksin dan lain-lain. Ini yang yang harus dikejar pemerintah. Bukan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang aneh-aneh,” tambahnya.

Pos terkait