KPI Mau Cawe-cawe Youtube, Deddy Corbuzier Ngamuk

  • Whatsapp
deddy corbuzier
Deddy Corbuzier..

Inisiatifnews.com – Konten kreator sekaligus “Raja Podcast” Indonesia, Deddy Corbuzier kembali ngamuk setelah mendapati kabar jika Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) buka wacana untuk cawe-cawe media sosial, terkhusus Youtube dan TikTok.

“Mulai….. Mulai….,” tulis Deddy di akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, ruang lingkup kerja inti KPI saja tidak mampu dibereskan, kenapa malah coba-coba nyari kerjaan baru dengan membidik Youtube dan TikTok.

“KPI Pusat, TV aja belum beres. Merasa gak tayangan TV sekarang udah pada ga jelas?. Anak anak Millenial udah gak ada yang nonton TV. Kenapa? Merasa gak?,” celetuknya.

Seharusnya, KPI fokus saja bagaimana membereskan konten tayangan Televisi terlebih dahulu. Jika sudah mampu menjalankan tugasnya, baru boleh memikirkan platform tayangan lainnya.

“Merasa gak isinya (TV) sekarang gosip.. Ghibah.. Nikahan live.. Ga apa-apa sih… Tapi merasa gak… Yang mendidik malah capek sekaranf bikin acara TV?
Merasa gak… Pernah nutup komen?
Merasa gak pernah KPI minta saya jadi duta.. Terus dighosting? Eyaaaaaaaaaaa,” tambahnya.

Perlu diketahui, bahwa Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Agung Suprio mendukung pembuatan aturan dan pengawasan media sosial dan media baru di Indonesia.

Agung menyebut, podcast (rekaman program) dan TikTok sebagai contoh media baru yang mesti mendapat pengawasan.

Agung mendorong pembuatan regulasi ini karena saat ini ada kekosongan aturan terkait media baru.

“Perkembangan teknologi memunculkan platform-platform lain seperti sosmed dan lain sebagainya, termasuk podcast. Sementara itu, UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak ada kewenangan mengatur media ini. Jadi ada kekosongan mengenai media baru ini. Padahal, media baru memerlukan pengawasan,” ungkap Agung dalam webinar berjudul “Transformasi Digital dan Menembus Batas Era Podcast”, Rabu (10/3).

Aturan ini menurut Agung, perlu direalisasikan untuk melindungi karakter bangsa. Ia khawatir, konten media baru dapat memberikan dampak negatif pada generasi muda.

“Jika media baru tidak diatur kita akan berpotensi kehilangan jati diri bangsa karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam hal ini,” kata Agung, dikutip dari kpi.go.id. []

Pos terkait