Vaksin Nusantara Diminta Ikuti Saja Prosedur Standar

  • Whatsapp
suntik
Ilustrasi.

Inisiatifnews.com – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya terhadap polemik yang terjadi pada progres penelitian dan pengembangan vaksinasi COVID-19 yang diklaim sebagai hasil karya dr Terawan Agus Putranto. Vaksin tersebut kini diberinama Vaksin Nusantara.

Menurut Mardani, munculnya polemik yang cukup menajam terkait Vaksin Nusantara ini karena buruknya komunikasi antara pihak peneliti vaksin tersebut dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan ijin edar bagi obat-obatan dan makanan yang ada di Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara. Dan ini perlu diperbaiki. Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 harus aman, bermutu dan efektif,” kata Mardani, Sabtu (17/4/2021).

Ia sangat mendukung jika ada orang-orang dalam negeri yang menonjolkan produk-produk asli mereka untuk bersaing di pasar. Hanya saja, produk tersebut harus berkualitas dan sesuai standar yang ada. Apalagi dalam sektor obat dan makanan, sehingga standar operasional prosedur (SPO) menjadi sangat penting di sini dalam menjaga sisi keamanan dan manfaat.

“Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menyarankan agar ada kolaborasi yang aktif antara pengembang Vaksin Nusantara dengan BPOM, sehingga seluruh kaidah yang ada bisa ditempuh dan Vaksin Nusantara bisa berjalan dengan lancar.

“Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya. Ikuti saran dan rekomendasi tersebut, karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung,” tutur Mardani.

Sebuah produk obat dan makanan yang belum memenuhi uji klinis, justru sangat dikhawatirkan akan memunculkan persoalan yang tak diinginkan.

“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” tandasnya.

Terakhir, Mardani Ali Sera juga meminta kepada pemerintah pusat dan otoritas terkait untuk segera memperbaiki komunikasi dan menyudahi polemik yang bisa berimbas panjang, khususnya bisa mempengaruhi kebijakan publik di sektor kalangan gress root.

“Belum lagi, polemik yang ada di tingkat pusat seperti ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing,” ucapnya.

“Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik,” tutup Mardani. []

Pos terkait