Launching Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemerintah Terapkan SPBE, Mahfud MD: Yang Menyeleweng Bakal Ketahuan

Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan sambutan saat acara launching SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD yakin, melalui aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tata kelola pemerintahan akan berjalan cepat dan transparan.

Mahfud menyebut, SPBE adalah sistem tata kelola pemerintah memanfaatkan teknologi informasi menyeluruh dan terpadu pada satu instansi. SPBE adalah sebuah sistem pengarsipan digital yang dibuat untuk mencegah tindak penyimpangan dari aparatur negara, termasuk peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bacaan Lainnya

“Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini disebut juga sebagai e-government. Ini upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam layanan yang dilakukan pemerintah,” ujar Mahfud MD saat launching SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (27/10/2020).

MENPAN-RB, Tjahjo Kumolo dalam launching SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Mahfud pun menganalogikan aplikasi SPBE ini dengan tugas malaikat Raqib dan Atid. Dalam khasanah Islam, dua malaikat ini memiliki sistem pengarsipan handal dan detil terkait amal baik-buruk manusia. Nah, SPBE memiliki fungsi serupa dalam merekam setiap kebaikan dan dosa yang dilakukan pemerintah.

“Kalau orang Islam dalam Al Qur’an itu ada cerita, tidak ada satu perkataan pun, perbuatan apapun, langkah apapun yang tidak dicatat dengan sistem kearsipan yang baik oleh malaikat Raqib dan Atid. Gimana catatnya? Arsipnya di mana? Arsip miliaran manusia setiap orang, setiap detik dicatat. Tetapi di era komputer, seperti kerja malaikat Roqib dan Atid, apapun bisa disentuh, sebentar saja akan ketahuan lewat teknologi ini,” ujar Mahfud menganalogikan.

Oleh karenanya, Mahfud mengingatkan, pemerintah pusat dan daerah, ke depan mau tak mau dan harus bekerja secara jujur dan transparan.

Sebab, sistem kearsipan digital secara cepat dan mudah membuka segala kebohongan yang disembunyikan.

“Kalau birokrasinya lelet, siapa pegawai yang ndak bener kerjanya, kan akan ketahuan. Semuanya serba digital. Oleh karena itu, e-government jadi sesuatu yang tidak terhindarkan,” pungkas Mahfud MD. (INI)

Pos terkait