Gara-gara Pinjol Ilegal, Pemerintah Moratorium Izin Fintech

  • Whatsapp
johnny g plate
Menteri Kominfo, Johnny G Plate.

Inisiatifnews.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menyampaikan, bahwa Presiden meminta agar praktik tata kelola pinjaman online harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai kaidah hukum yang ada. Kepala Negara, kata Johnny, tak ingin praktik pinjaman online yang bersifat ilegal marak sehingga menyusahkan masyarakat.

“Dalam rapat internal bersama Bapak Presiden dibahas/dibicarakan secara khusus terkait dengan tata kelola pinjaman online. Bapak Presiden menekankan betul bahwa tata kelola pinjaman online harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik,” kata Johnny usai mengikuto rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (15/10).

Bacaan Lainnya

Menteri Kominfo juga menyampaikan, bahwa di dalam rapat tersebut telah diputuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penghentian sementara pemberian izin fintech pinjol. Hal ini dilakukan untuk melakukan penataan kembali izin operasional perusahaan pinjaman online, sekaligus meminimalisir penyalahgunaan dan tindak pidana pinjaman online.

“Mengingat banyak sekali penyalahgunaan atas tindak pidana di dalam ruang pinjaman online,” ujarnya.

Johnny mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang sangat tegas agar melakukan moratorium terhadap izin fintech di Indonesia.

“Yang pertama, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, tegas Johnny, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol yang baru.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruang digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar,” tegasnya.

Kemudian, Johnny juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 pihaknya telah menutup atau melakukan pemutusan akses terhadap 4.874 konten pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform.

“Tahun 2021 saja, yang telah ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store dan YouTube, Facebook dan Instagram, serta di file sharing,” ungkapnya.

Tak hanya OJK dan Kemkominfo, lanjut Johnny, langkah tegas juga akan diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya terhadap tindak pidana terkait pinjol.

“Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan cepat. Di saat yang bersamaan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” papar Johnny.

“Karena yang berdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” pungkasnya.

Pos terkait