Soal Kisruh Kepemimpinan DPD, Mahfud: MK Jangan Buang Badan

  • Whatsapp
Mahfud MD dan GRK Hemas

Inisiatifnews – Pakar hukum tata negera Mahfud MD menilai, kisruh kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI punya peluang besar diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mahfud, hingga saat ini belum ada putusan hukum apapun terkait sengketa kepemimpinan DPD.

Perlu diketahui, kisruh kepemimpinan DPD yang melibatkan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas kini masuk babak baru, gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terakhir, Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menerima. Artinya, kata Mahfud, peluang hukum dibawa ke MK terbuka lebar.

Bacaan Lainnya

“Dengan MA menyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangannya, bukan kompetensi absolut. Itu berarti ke MK,” kata Mahfud usai bertemu dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di kediamannya, Sambilegi Baru, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, Sabtu malam (02/02/2019).

Sebagai pakar hukum, Mahfud menyatakan tidak boleh ada sengketa yang tidak ada hakimnya. MK tidak boleh buang badan atas gugatan yang diajukan oleh GKR Hemas bersama Farouk Muhammad.

“MK jangan buang badan juga, harus berani. Poinnya, kasus sengketa pimpinan DPD RI hari ini kosong, belum ada hukumnya karena MA tidak menerima kasus ini. Berarti harus ada lembaga lain dong yang mengadili, dan ini negara hukum. Dan itu menurut saya MK. Kalau MK, misalnya menyatakan tidak berwenang, lalu kemana?” terang Mahfud.

Mantan Ketua MK ini kembali menjelaskan, kasus ini sekarang kedudukan hukumnya nol. Karena putusan-putusan pengadilan sebelumnya sudah dikoreksi MA dan dinyatakan seluruh kasus ini bukan wewenang MA.

“MA sudah menyatakan tidak berwenang, putusan PTUN dikoreksi, putusan macem-macem dikoreksi, ini istilah MA itu (perkara) tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu bukan ditolak, tapi tidak berwenang mengadili mungkin karena waktu, legal standing, atau substansinya,” terang Mahfud.

Mahfud menyatakan, pernyataan ini keluar sebagai pakar hukum tata negara, bukan sebagai mantan Hakim MK. Ditambah lagi, Ratu Hemas memiliki legal standing mengajukan sengketa DPD RI ke MK, yakni SK dari Presiden Joko Widodo.

“Legal standing-nya Ibu Ratu Hemas dan Pak Farouk itu kan dia punya SK keputusan presiden, ketika diangkat itu adalah pimpinan DPD periode 2014-2019. Itu kan belum dicabut karena MA menyatakan bukan kewenangan MA dari sengketa itu. Kita lihat nanti perkembangannya agar negara ini lebih tertib berhukum, karena kalau hukum kacau-balau gitu, tidak tertib, kita tidak bakalan maju dan akan kisruh terus dan rusak negara ini,” sarannya.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan MK untuk menangani sengketa ini? Mahfud menyebut, hal itu tergantung kemauan dari hakim MK. “Kisruh kepemimpinan DPD harus ada kepastian dan harus diselesaikan. Saya kira kalau normal-normal saja, bisa sebulan selesai,” tandas Mahfud. (FQ)

Pos terkait