Jika Benar Prabowo Punya Tanah Ratusan Ribu Hektare, Dosen UI: Itu Melanggar Hukum

  • Whatsapp
teuku nasrullah mi
Teuku Nasrullah

Inisiatifnews – Dosen ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) Teuku Nasrullah menyinggung soal kepemilikan lahan ratusan ribu hektare Prabowo Subianto yang sempat heboh dalam debat kedua Capres hari minggu (17/2) kemarin malam.

Ia mengatakan bahwa secara regulasi, tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU) hanya boleh dimiliki seseorang jika masih dengan luas 25 hektare ke bawah.

Bacaan Lainnya

“Soal pak Prabowo miliki tanah ratusan ribu hektare. Perlu diketahui bahwa hak milik seseorang atas tanah bisa dimiliki sampai 25 hektare, kalau hak guna usaha itu PT tidak boleh didaftarkan milik tapi hanya hak guna bangunan atau hak guna usaha,” kata Nasrullah dalam diskusi Selasaan di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

Jika benar Prabowo memiliki penguasaan tanah dengan HGU seluas ratusan ribu yang sempat mencuat itu, maka jelas itu pelanggaran hukum.

“Kalau tanah dimiliki orang per orangan lebih dari 25 hektare itu tidak boleh dan melanggar hukum,” ujarnya.

Pun demikian, ia menyampaikan juga bahwa tanah ratusan ribu hektare yang ada di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah itu dikelola atas nama perusahaan, maka itu boleh saja.

“Kita harus bedakan tanah pribadi dan tanah perseroan terbatas. Tanah yang dimiliki oleh PT tidak boleh disebut tanah pemilik pribadi,” tegasnya.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, sudah diatur besaran luas tanah yang bisa digunakan.

Yakni pada Pasal 5 berbunyi ;
(1) Luas Minimum Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 5 Ha
(2) Luas Maksimun Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah 25 Ha
(3) Luas Maksimum Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha kepada Badan Hukum ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan dari Pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna dibidang yang bersangkutan.

[NOE]

Pos terkait