Ketua Laskar TPS, 01 Maupun 02 Jika Curang Bakal Diumbar ke Sosmed

  • Whatsapp
laskar TPS
Adhyaksa Dault bersama alumni Universitas Trisakti 02 dan Garuda Kalibata deklarasikan Laskar TPS. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Adhyaksa Dault menilai bahwa kecurangan pemilu masih menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan pemilu 2019 ini. Maka dari itu ia pun bersama dengan para alumni Universitas Trisakti dan Universitas se-Indonesia membentuk Laskar TPS.

Menurut Adhyaksa Dault yang didapuk menjadi ketua di Laskar TPS itu mengatakan bahwa tugas mereka adalah mengumbar seluruh kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 ke jagat maya atau sosial media. Bahkan ia menegaskan tak peduli jika kecurangan itu dilakukan oleh pihak Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Maruf.

Bacaan Lainnya

“Kita sama-sama berpikir bahwa pemilu atau pilpres dan pileg akan sukses kalau dilaksanakan dengan jujur, adil dan luber. Jadi jangan ada kecurangan yang terjadi baik dari pihak manapun juga,” kata Adhyaksa dalam Deklarasi yang digelar di Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Bagi Adhyaksa, kecurangan adalah sumber kekacauan dan bisa berpotensi terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan potensi buruk inilah yang dikatakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menjadi kekhawatiran tersendiri.

“Kalau ada kecurangan dan masif maka akan ada kekacauan dan ini yang kita khawatirkan,” ujarnya.

Maka dari itu siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2019 nanti, Adhyaksa ingin agar kemenangan yang diraih adalah kemenangan yang dihasilkan dari pemilu yang jujur dan adil tanpa adanya kecurangan.

“Jadi siapapun yang menang kita ikhlas asal berdasarkan jurdil, langsur dan bebas rahasia serta tanpa hoaks,” tegasnya.

Dan dalam kesempatan itu pula, Adhyaksa juga mengingatkan agar seluruh institusi penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU serta aparat keamanan baik TNI maupun Polri bisa bersikap netral dan tidak berat sebelah.

Termasuk juga kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak bersikap di luar dari pedoman mereka yakni ikut berpolitik praktis. Bahkan Adhyaksa pun menyinggung beberapa kepala daerah yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu, sementara menurutnya aparatur sipil negara harus netral dari politik praktis.

“Kami mohon aparat keamanan dan ASN jangan berpihak. Biarkan kita dan rakyat Indonesia yang memilih calon-calon pemimpin dan presidennya dari hati nurani mereka,” tutupnya.

[NOE]

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait