Siapkah Indonesia Terapkan E-Voting?

  • Whatsapp
MMD di satu jam lbh dekat2

Inisiatifnews – Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih manual. Padahal, sekarang ini eranya digital. Di berbagai negara demokrasi maju, pemilu juga sudah memakai e-voting.

Seorang netizen di Twitter menanyakan perihal pemilu manual vs digital kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD. Pemilik akun @brambarkoesuma heran, di tengah era digital elektronik sekarang ini, pemilu di Indonesia masih memakai sistem manual, yakni mencoblos kertas surat suara.

Bacaan Lainnya

Kenapa Indonesia belum memulai sistem pemilu elektronik alias e-election atau e-voting? Padahal kata dia, biayanya lebih murah dan cepat. Menurut netizen ini juga, e-election juga relatif aman dari manipulasi.

“Prof diskusi yuk, kenapa sekarang eranya era elektronik atau digital kok Pemilu kita masih manual coblos kertas. Kenapa tidak pakai e-election biayanya pasti lebih murah cepat dan relatif aman dari manipulasi. Bagaimana Prof?” tanya tweeps ini kepada Mahfud.

Mahfud langsung merespon. Kata eks Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini, saat dirinya menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya telah ada vonis pelaksanaan pemilu secara elektronik. Pemungutan suara diperbolehkan memakai sistem elektronik tergantung atas tingkat kesiapan. “Waktu saya Ketua MK sudah ada vonis, pemungutan suara boleh pakai elektronik sesuai dengan tingkat kesiapan,” jawab Mahfud lewat akunnya, @mohmahfudmd.

Sekadar informasi, dibolehkannya e-voting ini tercantum dalam amar putusan yang dibacakan Mahfud sebagai ketua MK Maret, 2010 lalu, pada perkara Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menyatakan, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

Pertama, tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan kedua, daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Sudah ada putusan MK, kenapa belum kunjung dilakukan? Mahfud yang juga Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menilai, jika sampai saat ini belum diterapkan, artinya pelaksanan pemilu digital ini belum siap.

Bisa jadi, kata Mahfud, teknologinya sudah memadai dan siap, namun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memungkinkan. Catatan penting lainnya adalah kepercayaan publik atas keabsahan pemilu jika tidak memakai perhitungan manual.

“Kalau nyatanya tidak dilakukan, berarti belum siap. Bukan belum siap teknologinya tapi kapasitas SDM-nya. Terutama terkait dengan kepercayaan atas keabsahan jika tidak memakai perhitungan manual,” terang Mahfud yang juga Ketua Dewan Pembina MMD Initiative ini.

Selain Mahfud, Guru Besar Ilmu Tata Negara lainnya, Prof. Jimly Asshiddiqie juga turut mengomentari soal ini. Dikatakannya, e-voting belum dapat diterapkan lantaran masih banyak politisi dan masyarakat yang menentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemilu.

Kata Jimly, kebanyakan masih yakin, teknologi bisa dipakai untuk kecurangan. “Iya benar sekali. Tapi masalah masih banyak politisi dan warga masyarakat kita yang selalu menentang pemanfaatan ICT dalam pemilu, karena tidak yakin ICT tidak dipakai untuk kecurangan. Tidak percaya iptek sama demgan tidak percaya diri sendiri,” kicau Jimly Asshiddiqie lewat akunnya @JimlyAs.

Netizen yang bertanya ini pun yakin e-voting bisa diterapkan dan ada sistem yang dapat mencegah manipulasi. “Saya dulu kuliah di Gunadarma jadi sedikit-sedikit pahamlah soal programing yang bersifat eksak 1+1 pasti 2. Jadi kecurangan dari sisi program nyaris nihil Insyaallah. Soal peretas serahkan ke pakar-pakar IT kita monggo kumpul bahas tuh systemnya plus minusnya?” ajak @brambarkoesuma . (FMQ)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait