OTT Elite Koalisi 01 Tak Sampai Jadi Tsunami Politik di Pilpres 2019

  • Whatsapp
syaiful arif

Inisiatifnews – Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan) Syaiful Arif menilai, bahwa peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa nama elite partai politik koalisi 01, tidak akan berpengaruh banyak terhadap pencapresan Joko Widodo dan KH Maruf Amin.

Ia menyebutkan bahwa tidak akan ada tsunami politik yang akan menggulung elektabilitas pasangan petahana itu terkait dengan tengah maraknya aksi tangkap tangan oleh lembaga anti rasuah itu.

Bacaan Lainnya

“Kita khawatirkan itu (berpengaruh pada elektabilitas) dan kalau tsunami politik mungkin tidak karena yang melakukan bukan paslon itu sendiri, hanya anggota koalisinya. Tapi ini sangat disayangkan sekali,” kata Arif kepada Inisiatifnews.com di D’Hotel Jakarta, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Pun tidak berpotensi tsunami politik, Arif meminta agar kasus OTT tidak lagi terjadi. Dan ini harus menjadi tanggungjawab semua pihak yang berada di dalam koalisi pemenangan Capres-cawapres 01, baik elite parpol, caleg maupun Capres dan Cawapres agar insiden dan potensi peristiwa negatif itu tidak terjadi lagi.

“Semua paslon dan kelompok parpol harus bisa menjaga agar tidak terjadi kena OTT itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Arif menilai bahwa potensi tsunami politik yang mungkin bisa menjadi penyebabnya di Pemilu 2019 kali ini ada 3 kasus.

Pertama adalah adanya sentimen isu agama yang terjadi seperti kasus Pilkada DKI Jakarta lalu yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Tsunami politik hanya bisa terjadi karena beberapa hal, pertama isu agama. Kedua adalah perselingkuhan dan terakhir adalah korupsi,” paparnya.

Pun demikian, semua penyebab itu hanya bisa menimbulkan tsunami politik ketika dilakukan oleh Capres atau Cawapres secara langsung.

“Dan itu harus dilakukan paslonnya sendiri. Kalau sekedar anggota koalisinya maka tidak akan berpengaruh banyak,” tutup Arif.

Perlu diketahui bahwa dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, KPK berhasil melakukan OTT terhadap elite partai pendukung pemerintah.

Dimana pada hari Jumat (15/3) di Surabaya, Jawa Timur, Romahurmuziy yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditangkap oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Tidak lama dari kasus Romahurmuziy, KPK juga baru-baru ini menangkap anggota DPR RI Komisi VI dari fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Dari tangan Bowo, KPK mengamankan total uang Rp8 miliar dalam pecahan uang Rp20.000 dan Rp50.000 di yang sudah dimasukkan di dalam 400.000 ribu amplop di 84 kardus.

Menurut penuturan KPK, uang sebesar Rp8 miliar tersebut rencananya akan digunakan untuk dana operasional serangan fajar di Pemilu 2019.

[NOE]

Pos terkait