Perludem Tegaskan Bagi Pengguna Dana Asing Untuk Kampanye Bisa Dipidana

  • Whatsapp
Titi Anggraini
Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini sedang memaparkan materinya tentang pemilu 2019 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini menegaskan bahwa dana kampanye untuk pemilu di Indonesia tidak diperkenankan diperoleh dari luar negeri alias dana asing.

“Dana asing kan tidak boleh ya. Dana asing kan dilarang menurut UU pemilu kita. UU pemilu kita juga kan sudah mengatur dengan tegas bahwa peserta pemilu tidak boleh menerima dana dari pihak asing, dari pihak manapun. Baik dari perusahaan asing, LSM asing maupun dari warga negara asing,” tegas Titi ketika ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).

Bacaan Lainnya

Jika ada pihak peserta pemilu yang menerima dana dari asing, maka mereka wajib menyerahkan kepada negara melalui kas negara dan tidak boleh digunakan.

“Jadi kalau sampai ada pihak-pihak yang menrima dana dari pihak asing, itu kan dana yang dilarang. Maka dia harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara, tidak boleh digunakan,” ujarnya.

Hanya saja ketika pihak tersebut tidak bersedia menyetorkan ke kas negara atau malah menggunakannya untuk kepentingan politik, Titi menegaskan bahwa capres maupun caleg tersebut bisa mendapatkan hukuman pidana.

“Kalau dia sampai tidak dikembalikan dan dana itu tetap digunakan, maka itu ada ancaman pidana di dalam UU pemilu kita,” tegas Titi.

Sementara itu ketika ada pihak manapun yang menemukan adanya bukti bahwa caleg maupun capres-cawapres tertentu didukung oleh dana asing untuk berkampanye dan berpolitik, maka harus dilaporkan dan aparat terkait bisa segera memprosesnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.

“Bagi pihak-pihan yang mempunyai bukti bahwa ada peserta pemilu yang menerima dana asing, saya kira proses hukum harus dijalankan,” tegasnya.

[NOE]

Pos terkait